Tinjauan hukum Islam terhadap praktik murabahah bersyarat di unit jasa keuangan syariah Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Meirdaniyah, Nelly (2018) Tinjauan hukum Islam terhadap praktik murabahah bersyarat di unit jasa keuangan syariah Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Nelly Meirdaniyah_C922114122.pdf
Download (5MB) | Preview

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan, Bagaimana praktik murabahah bersyarat di Unit Jasa Keuangan Syari’ah pada Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur Sugihan Kecamatan Solokuro Lamongan dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik murabahah bersyarat di Unit Jasa Keuangan Syari’ah pada Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur Sugihan Kecamatan Solokuro Lamongan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif Analisis. Pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang telah diperoleh dari lapangan tentang praktik pembiayaan akad murabahah yang diajukan oleh calon nasabah kepada pihak KSU Kencana Makmur, kemudian dianalisis dengan hukum Islam yakni murabahah terhadap praktik pembiayaan di UJKS KSU Kencana Makmur Sugihan Lamongan. Hasil penelitian ini, diperoleh informasi mengenai praktik pembiayaan di UJKS KSU Kencana Makmur Sugihan Lamongan. yakni dengan akad murabahah. Dalam praktiknya nasabah datang ke UJKS KSU Kencana Makmur Sugihan untuk mengajukan pembiayaan sebagai modal usaha. Dalam penanganan satu pengajuan pembiayaan di KSU Kencana Makmur dilaksanakan 2 akad, akad pertama nasabah berperan menjadi penjual dan KSU menjadi pembeli di akad kedua KSU berperan menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli. Barang yang menjadi objek jual beli adalah barang jaminan. Selain itu dalam pembiayaan ini pihak KSU diberlakukan syarat kontrak sewa-menyewa pada barang jaminan yang menjadi obyek jual beli murabahah. Karena jika tidak menyewa barang jaminan, maka nasabah tidak bisa menggunakan kembali barang tersebut. Pada penerapan kontrak sewa-menyewa pada barang jaminan yang menjadi obyek jual beli murabahah adalah di luar akad murabahah, karena kontrak sewa-menyewa tersebut dilakukan setelah akad murabahah disepakati. Dan dalam obyek jual beli murabahah yang menggunakan barang jaminan ini tidak Sesuai dengan obyek murabahah yang disebutkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI//IV/2000 tentang pembiayaan murabahah, bahwa seharusnya yang menjadi obyek murabahah adalah barang yang dibutuhkan oleh nasabah atau barang yang dipesan oleh nasabah. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak UJKS KSU Kencana Makmur, diharapkan dapat menerapkan sistem pembiayaan murabahah dengan sebenarnya sesuai ketentuan-ketentuan yang ada seperti penggunaan akad harus jelas agar tercapai visi misi yang telah dicantumkan. Dan lebih meningkatkan pembenahan dalam menerapkan akad yang sesuai untuk pembiayaan yang diajukan oleh anggota nasabah.