Tinjauan fiqh siyasah terhadap kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara terkait keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh rektor perguruan tinggi swasta

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ermita, Yeni (2018) Tinjauan fiqh siyasah terhadap kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara terkait keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh rektor perguruan tinggi swasta. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Yeni Ermita_C95214057.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang di Keluarkan oleh Rektor Perguruan Tinggi Swasta”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana kompetensi Absolut PTUN terkait KTUN yang dikeluarkan oleh Rektor Perguruan Tinggi Swasta? Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap kompetensi absolut PTUN terkait KTUN yang dikeluarkan oleh rektor Perguruan Tinggi Swasta? Data dalam skripsi ini merupakan analisis dari penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kompetensi absolut untuk mengadili sengketa TUN yag dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Swasta. Oleh karena itu Keputusan tata usaha negara hanya dapat dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara , maka Rektor Perguruan Tinggi Swasta dalam hal ini ketika mengeluarkan suatu Keputusan bisa disebut sebagai KTUN karena Rektor Perguruan Tinggi Swasta merupakan Pejabat TUN yang menjalankan urusan pemerintahan yaitu dalam hal menyelenggarakan pendidikan.Dalam kajian fiqh siyasash terdapat lembaga peradilan yang dikenal sebagai Wilayah al-Mazalim, yang khusus menangani kezaliman para penguasa terhadap rakyat, termasuk dalam pembuatan kebijakan atau undang-undang. Lembaga peradilan Wilayah al-Mazalim menyerupai Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal menjaga hak-hak rakyat yang kemungkinan dapat dilanggar melalui pembuatan kebijakan