Tinjauan kemaslahatan terhadap Putusan PA Gresik nomor: 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang pemberian Mut'ah akibat cerai gugat

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Najih, Ahmad Ali (2018) Tinjauan kemaslahatan terhadap Putusan PA Gresik nomor: 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang pemberian Mut'ah akibat cerai gugat. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ahmad Ali Najih_C01214026.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab tentang apa dasar pertimbangan hakim terhadap pemberian mut’ah akibat cerai gugat dan bagaimana tinjauan kemaslahatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs Tentang Pemberian Mut’ah Akibat Cerai Guggat. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik studi dokumentasi berupa menelaah putusan dan wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis mengunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang menggunakan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif. Penelitian ini menujukkan bahwa dalam perkara cerai gugat ini Pengadilan Agama memberikan mut’ah kepada penggugat, penggugat mengajukan gugatan karena dahulu telah adanya gugatan cerai talaq yang diajukan oleh terergugat, gugatan cerai talaq tersebut diaggap gugur demi hukum, karena sejak diputuskan keputusan cerai talaq tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini sudah melebihi 6 (enam) bulan, sedangkan tergugat belum juga menjatuhkan ikrar talaq kepada penggugat, dan menurut hukum kasus tersebut menjadi gugur demi hukum. Atas tindakan tergugat yang tidak mau menjatuhkan ikrar talaq di depan sidang Pengadilan Agama Gresik dalam jangka waktu/tempo yang telah ditentukan, menyebabkan penggugat dirugikan, selain itu hal tersebut menjadikan status penggugat sebagai istri menjadi tergantung tidak jelas. Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 158 bahwa mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al dukhu>l, kemudian perceraian itu atas kehendak suami. Sehingga jelas dalam pasal tersebut mengatakan bahwa pemberian mut’ah oleh suami kepada istri yang diceraikan itu berlaku jika atas kehendak suami. Sedangkan realitanya didalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1881/Pdt.g/2011/Pa.Gs yang mengajukan cerai adalah si istri, istri yang mengajukan gugatan cerai yang kemudian menuntut suaminya untuk membayar nafkah mut’ah dan lain lain. Dari hasil penelitian diatas maka diharapkan kepada seluruh Pengadilan Agama agar dapat mengantisipasi adanya penyalahgunaan kewajiban dan kerugian baik dari pihak penggugat ataupun tergugat serta tidak adanya hak hak dalam perceraian, sehingga baik si suami atau istri dapat terlindungi dengan baik.