Analisis yuridis terhadap penolakan pelaporan perkawinan poligami yang dilaksanakan di luar Indonesia oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Aisyah, Siti (2018) Analisis yuridis terhadap penolakan pelaporan perkawinan poligami yang dilaksanakan di luar Indonesia oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Siti Aisyah_C71214059.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Penolakan Pelaporan Perkawinan Poligami yang Dilaksanakan di Luar Indonesia oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan”, yang ditulis untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana deskripsi penolakan pelaporan perkawinan poligami yang dilaksanakan di luar Indonesia yang terjadi di KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan?, 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan pelaporan perkawinan poligami yang dilaksanakan di luar Indonesia yang terjadi di KUA kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan?. Data penelitian dihimpun dengan dua teknik, yakni wawancara dan dokumentasi. Hasil data yang telah dihimpun kemudian diolah dengan teknik editing dan organizing untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan campuran yaitu antara WNI dengan WNA yang perkawinannya dilaksankan di Yaman dan perkawinannya adalah perkawinan poligami, ketika kembali ke Indonesia ingin dilaporkan tetapi KUA menolak untuk mencatatkan laporannya karena dalam perkawinannya ada unsur poligami yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonseia. Kedua, menurut hukum positif perkawinan yang demikian itu pada dasarnya adalah sah secara agama dan Hukum yang berlaku di Yaman, tetapi karena ada pengkhususan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, meskipun perkawinannya dilakukan di luar Indonesia tetapi tidak boleh melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dalam kasus ini perkawinannya adalah poligami maka bagi WNI harus sesuai dengan prosedur Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu keharusan adanya izin poligami dari Pengadilan Agama. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: Pertama, Bagi Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Bugul Kidul Kota Pasurauan agar senantiasa menjalakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Kedua, Bagi masyarakat sebelum melangsungkan perkawinan terutama perkawian poligami perlu memperhatikan atau terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan poligami, agar tidak menimbulkan permasalahan terkait dengan perkawinannya di kemudian hari.