Analisis hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor:52/Pid.B/2017/PN.Unr tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana Residivis pencurian kendaraan bermotor (curanmor)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ernawati, Ernawati (2018) Analisis hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor:52/Pid.B/2017/PN.Unr tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana Residivis pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Undergraduate thesis, Uin Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Ernawati-C93214090.pdf
Download (3MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjudul ‚Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 52/Pid.B/2017/PN.Unr Tentang Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)‛ skripsi ini merupakan penelitian untuk menjawab pertanyaan bagaimana Pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.52/Pid.b/2017/PN.Unr tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana Residivis pencurian kendaraan bermotor dan bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.52/Pid.b/2017/PN.Unr tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana Residivis pencurian kendaraan bermotor.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitiaan kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 52/Pid.B/2017/PN.Unr sebagai data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana islam.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum Hakim mengadili terdakwa berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dengan hukuman penjara selama satu (1) tahun 6 (enam) bulan. Namun jika dilihat dari fakta-fakta persidangan yang sesuai dengan pasal 197 KUHAP, yang merupakan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Bahwa sebelumnya pelaku pernah dihukum dengan delik yang sama yang termasuk dalam tindak pidana Residivis, Ketentuan tindak pidana Residivis tersebut diatur dalam pasal 486 KUHP, yang mana hukuman nya ditambah 1/3 dari maksimum pidana yang diancamkan. Sedangkan Sanksi yang dijatuhkan hakim kepada pelaku terlalu ringan tidak mencapai batas maksimum dari sepertiga hukuman bagi pelaku Residivis. Dalam Hukum pidana Islam hukuman bagi tindak pidana pencurian pada dasarnya adalah dapat dijatuhkan hukuman berupa h}add (potong tangan). Sedangkan tidak pidana Residivis (pengulangan tindak pidana), maka hukuman yang diberikan kepada Pelaku adalah lebih berat daripada hukuman yang dilakukan sebelumnya yaitu berupa Ta’zi>r.Semoga masyarakat bisa lebih mengerti dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan hakim juga diharapkan bisa mengkaji kembali mengenai pemberian hukuman yang sesuai dengan ketentuan undang-undang apakah bisa lebih memberikan efek jera atau lebih menjamin efek jera kepada pelaku tindak pidana.