Tinjauan yuridis pandangan kepala kua gayungan terhadap surat edaran kemenag kanwil jawa timur nomor kw.13.2/1/pw 001/1097/2004 tentang penetapan awal masa iddah pada perkara cerai gugat

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fitriyah, Putri Lailatul (2018) Tinjauan yuridis pandangan kepala kua gayungan terhadap surat edaran kemenag kanwil jawa timur nomor kw.13.2/1/pw 001/1097/2004 tentang penetapan awal masa iddah pada perkara cerai gugat. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Putri Lailatul Fitriyah_C71214091.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pandangan Kepala KUA Gayungan Terhadap Tentang Penetapan Awal Masa Iddah Pada Perkara Cerai Gugat” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab bagaimana analisis dasar pandangan kepala KUA Gayungan tentang penetapan awal masa iddah yang dinilai bertentangan dengan surat edaran KEMENAG kantor wilayah Jawa Timur Nomor KW 13.2/1/Pw.001/1097/2004.Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan secara jelas pandangan kepala KUA Gayungan mengenai penetapan awal masa iddah dan dasar hukum yang mendasari pendapat beliau dalam penggunaan tanggal putusan atau tanggal yang berada di bawah dalam akta cerai ditambah masa inckrah selama 14 hari.
Hasil penelitian menyebutkan bahwa pandangan kepala KUA dalam menetapkan awal masa iddah tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam analisis peneliti lebih setuju dengan pandangan kepala KUA karena lebih memberikan kemaslahatan bagi perempuan, jika menggunakan penetapan awal masa iddah menggunakan acuan surat edaran KEMENAG kantor wilayah Jawa Timur dikhawatirkan awal masa iddah lebih lama dari tanggal putusan berkekuatan hukum tetap, karena terkadang para pihak baru mengambil atau mengurus akta cerai ketika akan membutuhkan akta cerai tersebut.Kesimpulan dari penellitian ini bahwa perlu adanya peninjauan kembali terhadap surat edaran tersebut karena masalah sepenting masa iddah yang bersangkutan dengan sah tidaknya suatu pernikahan tidak bisa digantungkan dengan kesadaran masyarakat, mengingat terkadang masyarakat mengurus akta tersebut ketika membutuhakan saja. Diharapkan kepada Kementrian Agama bersama para hakim untuk bersama mendiskusikan guna memberi penjelasan dan menciptakan Undang-undang penetapan awal masa iddah sehingga terbentuknya produk hukum atau peraturan yang mengikat secara universal.