Putusan konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam kajian Siyasah Dusturiyyah: studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khoiroh, Desy Aimatul (2018) Putusan konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam kajian Siyasah Dusturiyyah: studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Desy Aimatul Khoiroh_C95214046.pdf
Download (2MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara berupa Konstitusional Bersyarat terhadap putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 serta menjawab pertanyaan bagaimana putusan Konstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi di tinjau dari Siyasah Dusturiyah. Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode library research dan documenter. Teknis analisis data menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskrispsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, factual, dan akurat mengenai putusan Konstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi di hubungkan dengan putusan terkait. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sistem e-voting dapat digunakan untuk melakukan perhitungan suara yang lebih efisien, dan lebih memudahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon. dalam mekanisme e-voting hanya menunjukkan KTP ber-chip lalu menyentuh layar yang di depan yang sudah ada nomor, foto, dan pasangan calon akan tetapi sistem ini terhalang oleh pasal 88 UU No. 32 tahun 2004 yang berbunyi bahwa sistem pemilihan menggunakan sistem mencoblos bukan sistem e-voting, namun dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi membolehkan melakukan metode e-voting selama tidak melanggar asas pemilu yang bebas, umum, jujur, dan adil serta masih dalam batas wajar dan daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lainnya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang ditentukan. Sedangkan dalam konteks Siyasah Dusturiyah putusan konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi ini masuk dalam lembaga Wilayah al-Mazalim dimana disitu para hakim memutus perkara sesuai dengan syari’at Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Penelitian menyarankan adanya aturan yang mengatur tentang produk-produk putusan Mahkamah Konstitusi biar tidak ada kekosongan hukum dan memperjelas keberadaannya konstitusional bersyarat dalam sistem hukum di Indonesia serta di perlunya ada lembaga monitoring putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu penulis berharap Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara sesuai dengan UUD 1945, mempertimbangkan untuk kemaslahatan umat, dan sesuai ajaran Rasul seperti lembaga Wilayah al-Mazalim.