Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang palsu: studi direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya nomor: 135/Pid.B/2016/PN.Tsm

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Alfarisi, Mochammad Hilmi (2018) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang palsu: studi direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya nomor: 135/Pid.B/2016/PN.Tsm. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Mochammad Hilmi Alfarisi_C73214055.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm)” ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pertimbangan dari hakim, (2) menganalisis dari perspektif hukum pidana Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir induktif, yaitu analisis yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dalam direktori putusan Pengadilan Negeri nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm. dengan menggunakan dakwaan alternatif pertama kurang tepat. Karena dilihat dari kronologi kasus hingga fakta yang terbukti di persidangan terdapat satu kesesuaian yakni adanya perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu, yang seharusnya sesuai dengan Pasal 64 ayat 1 (satu) KUHP. Dalam Pasal tersebut terakit penerapan hukumannya haruslah dipilih yang terberat atau jika melihat dalam direktori putusan ini haruslah memilih dakwaan alternatif yang kedua. Dalam analisis hukum pidana Islam sendiri, membuat dan mengedarkan uang palsu dikategorikan atau dihukumi dengan ta’zir berupa penjara dan denda. Karena perbuatan atau tindak pidana tersebut tidak masuk dalam hudud maupun qisas. Dan juga terdapat teori tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana yang oleh para fuqaha dibagi menjadi dua macam yakni Al-Tadakhul dan Al-jabb. Untuk kasus ini dipakai teori saling melengkapi atau Al-Tadakhul dikarenakan telah terpenuhinya salah satu syarat atau keadaan dalam teori tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum, khususnya para hakim untuk senantiasa cermat dan jeli dalam menggali nilai-nilai keadilan substantif saat memeriksa kasus yang ditangani agar dalam penerapannya memberikan kepastian hukum.