Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi: studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 81/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Biroroh, Ta'mirotul (2018) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi: studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 81/Pid.Sus.B/2015/PN.Dmk. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Ta'mirotul Biroroh_C93214084.pdf
Download (6MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana penerapan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Dmk tentang tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Dmk tentang tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berdasarkan norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi, yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 81/Pid.Sus.B/PN.Dmk tentang tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi ini didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpu Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan dengan hukuman penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun bagi terdakwa. Dalam hal ini, hakim kurang teliti menggali fakta yang terungkap di persidangan dan tidak mempertimbangkan aturan perundang-undangan yang lain terkait tindak pidana ekonomi yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi. Kedua, sanksi yang diberikan kepada terdakwa sudah sesuai dengan aturan hukum pidana Islam, karena tindak pidana tersebut termasuk dalam jarimah ta῾zir dan sanksinya diserahkan kepada ulil amri, yang diwakili oleh hakim Pengadilan Negeri Demak. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: Pertama, para penegak hukum hendaknya lebih aktif lagi dalam menggali fakta-fakta dan mempertimbangkan suatu perkara, sehingga hukuman yang diberikan benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan. Kedua, pengawasan pupuk bersubsidi oleh pemerintah seharusnya lebih ditingkatkan dan pembaharuan pada undang-undang tindak pidana ekonomi sangat dibutuhkan mengingat ada beberapa peraturan perundang-undangan yang masih bertentangan. Ketiga, semua pihak dari berbagai kalangan hendaknya turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi demi terciptanya swasembada pangan yang unggul.