Tinjauan Fiqh Siyasah dan hukum positif terhadap fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Annisa, Siti Nur (2018) Tinjauan Fiqh Siyasah dan hukum positif terhadap fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Siti Nur Annisa_ C85214044 .pdf
Download (2MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana hukum positif terhadap fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Data penelitian ini dihimpun melalui metode wawancara dan jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan selanjutnya dianalisis dengan model interaktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BPD sebagai ahlu al-halli wa al-‘aqdi fungsinya sama dengan lembaga pembuat undang-undang dan sebagai pelaksana dari pemerintahan pusat dan daerah yang hak-haknya sebagai ulil amri. Hukum positif terhadap fungsi dan tugas BPD di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo adalah pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Namun berdasarkan undang-undang yang mengatur, BPD sudah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan tersebut. Tetapi masih ada fungsi dan tugas yang masih lemah belum dijalankan yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Maka dari itu kepala desa dan BPD harus saling berkerja sama demi memajukan desa. Fungsi dan tugas BPD di Desa Tanjungsari belum sesuai dengan hukum positif dikarenakan tingkat pendidikan dan sumber daya manusia. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka fungsi dan tugas BPD didalam pemerintahan desa disarankan: pertama, dalam pencalonan kepala desa ataupun sebagai anggota BPD diharapkan sumber daya manusia lebih diperhatikan. Misalnya dipilih orang yang mampu dan aktif dalam segala bidang untuk memajukan sistem pemerintahan desa dan diadakan pelatihan ataupun monitoring dua bulan sekali dari kecamatan bagi perangkat desa dan BPD. Kedua, antara kepala desa dengan BPD harus bekerja sama tidak membedakan mana jabatan yang lebih tinggi agar keduanya bisa menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing.