Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan sekolah menengah atas sederajat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam perspektif siyasah dusturiyah : studi kasus di Kabupaten dan Kota Mojokerto

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Iskandar, Ahmad Yusuf (2018) Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan sekolah menengah atas sederajat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam perspektif siyasah dusturiyah : studi kasus di Kabupaten dan Kota Mojokerto. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Ahmad Yusuf Iskandar_C75214008.pdf
Download (4MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Sederajat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kabupaten dan Kota Mojokerto).” Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu:Bagaimana Pengelolaan Pengambilalihan SMA/SMK oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto? dan Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan SMA di Kabupaten dan Kota Mojokerto? Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian pustaka dan wawancara. Teknis analisis data menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat dari obyek penelitian dan dihubungkan dengan putusan terkait. Selanjutnya, data tersebut dioalah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fiqh Siyasah. Temuan pada penelitian ini bahwa di wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto terdampak adanya kebijakan alih kelola SMA/SMK ke pemerintah provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari kebijakan alih kelola SMA/SMK di wilayah Mojokerto Raya terdapat dampak yang timbul, antara lain, di Kabupaten Mojokerto mempunyai program merevitalisasi sekolah dan menjadi sekolah bertaraf internasional dengan adanya kebijakan tersebut maka Pemkab Mojokerto batal melaksanakan program tersebut, dan kehilangan aset sekolah, di Kota Mojokerto juga menghapus program pendidikan gratis jenjang SMA/SMK, sehingga orang tua kembali membayar SPP dan kehilangan aset sekolah. Di dalam fiqh siyasah permasalahan administrasi diatas termasuk dalam siyasah dusturiyah bagian siyasah idariyah, dikarenakan alih kelola SMA/SMK terdapat administrasi yang berubah. Hal ini berkaitan dengan siyasah idariyah karena kebijakan alih kelola tersebut mencakup sistem administrasi dan kepegawaian. Administrasi di bidang pengelolaan aset, penggajian, guru dan tenaga penagajar. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis berharap dengan dikelolanya SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat membuat semakin maju lagi dan menambah fasilitas yang bagus, tanpa memberatkan orang tua/wali murid dalam segi pembiayaan.