Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa surat izin penangkapan ikan (SIPI) di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) Studi Putusan No 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN. Tpg

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hidayat, Raffah Wardani (2018) Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa surat izin penangkapan ikan (SIPI) di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) Studi Putusan No 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN. Tpg. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Raffah Wardani Hidayat_C93214096.pdf
Download (4MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menangkap Ikan dengan Mengoperasikan Kapal Berbendera Asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Studi Putusan No 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN. Tpg”, merupakan hasil dari penelitian putusan yang didukung oleh kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana putusan hakim terhadap tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Studi Putusan No 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN. Tpg dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim tentang tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Studi Putusan No 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN. Tpg. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yang selanjutnya data diolah dengan beberapa tahap yaitu editing (melakukan pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh), organizing (menyusun dan mensistemaiskan data yang diperoleh), analizing yang dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analisis dengan pola deduktif. Menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini adalah bahwa hakim menjatuhkan putusan atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa sudah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umun, yaitu pasal 93 (3) jo 27 (2) jo 102 UU No 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Yang mana hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- dan pidana kurungan selama 6 bulan. Terlepas dari unsur kumulatif yang terdapat dalam bidang perikanan, karena sudah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 102 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana pencurian, yang termasuk dalam jari>mah h}udu>d. Dalam hal ini, hukuman yang digunakan adalah potong tangan, karena unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian telah terpenuhi. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka diharapkan baik aparat penegak hukum maupun masyarakat umum berpikiran aktif dalam menjaga dan melindungi lingkungan khususnya dari tindakan menangkap ikan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh UU atau peraturan lainya. Hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tersebut harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatanya lagi dimasa mendatang.