Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan pasangan terinfeksi HIV AIDS di KUA Sukolilo Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nabiha, Niswatu Saila (2018) Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan pasangan terinfeksi HIV AIDS di KUA Sukolilo Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Niswatu Saila Nabiha_C01214033.pdf
Download (3MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang (1) Bagaimana Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan pasangan yang terinfeksi HIV AIDS di KUA Sukolilo Surabaya? (2)Bagaimana Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pencatatan pasangan suami istri yang terinfeksi HIV AIDS di KUA Sukolilo Surabaya? Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (field reseach) yang dilaksanakan di KUA Kecamaan Sukolilo Kabupaten Surabaya. Sementara Data dalam penelitian ini terdiri dari Data Primer dan Data sekunder. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan Wawancara dan Kajian Pustaka. Selanjutnya, setelah data dikumpul, dianalisa dengan menggunakan metode analisa data kualitatif. Setelah hasil penelitian tersebut dikumpulkan, sehingga dihasilkan Intruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi benar karena HIV mengancam Kota Surabaya dan Masyarakat di Indonesia. Maka antara Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dengan Saad-Zariah itu relevan mengikat. Semenara itu menurut Hukum Islam Pelaksanaan tes kesehatan terhadap pasangan calon suami isteri dilakukan oleh kedua calon suami isteri sebagai syarat administrasi dalam perkawinan di kantor KUA Hukumnya boleh. Mengingat HIV dapat membahyakan nyawa orang lain maka Pasangan calon suami isteri memeriksa kesehatannya ke Puskesmas. Hukumnya Perkawinan Pasangan yang terinfeksi HIV atau penyakit menular ialah Makruh tahrim. Hukum perkawinan bisa berubah menjadi Haram apabila pasangan yang terinfeksi tersebut tidak diobati secara benar sehingga dapat membahayakan pasangannya. Apabila mampu membeli obat bila sudah diobati dan diterapi sampai mendapat jaminan dari dokter bahwa virus tersebut tidak berkembang maka di izinkan untuk melanjutkan pernikahan. Kesimpulan diatas, maka kepada Kepada Pemerintah diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah untuk bersikap tegas dan memberikan sanksi kepada para pelaku zina yang di tengah masyarakat.