Analisis Fiqh Siyasah terhadap keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif pada Pemilu 2019: studi undang-undang nomor 7 tahun 2017

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mauludin, Muhammad Hanif (2018) Analisis Fiqh Siyasah terhadap keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif pada Pemilu 2019: studi undang-undang nomor 7 tahun 2017. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Muhammad Hanif Mauludin_C75214017.pdf
Download (945kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Pada Pemilu 2019 (Study Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) untuk menjawab Bagaimana dalam bakal calon legislatif keterwakilan perempuan oleh partai politik peserta pemilu 2019 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? dan Bagaimana analisis Fiqh Siyasah tentang keterwakilan perempuan? Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif, yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran berdasarkan refrensi pustaka yang berasal dari Undang- Undang, buku-buku, jurnal, website, terutama yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam legislatif. Metode berfikir yang digunakan adalah deduktif yakni menggali data kemudian menganalisisnya hingga menjadi sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk kuota keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 245 harus memuat paling sedikit kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% didalam lembaga legislatif dan ketentuan tersebut harus diberlakukan pada pemilu 2019 akan datang. Menurut Fiqh siyasah untuk keterwakilan perempuan didalam lembaga legislatif sah saja, di antara ulama itu adalah Ibnu Hazm, dia berkata:
‚Boleh saja perempuan memegang suatu hukum (wewenang), dan ini juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, Ulama-ulama mazhab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang mewakili, dan tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan. Diharapkan pada pemilu legislatif 2019 yang akan datang representasi keterwakilan perempuan dapat meningkat dari pemilu sebelumnya pada periode 2014 lalu yang belum mencapai target yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 245 tentang pemilu yang mewajibkan keterwakilan perempuan paling sedikit harus memenuhi kuota sebanyak 30%, dan agar partai politik lebih memperhatikan keterwakilan perempuan tersebut.