Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor.1015/Pid.B/2014/PN.Rap tentang tindak pidana pemalsuan KTP dan KK

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kusuma, Fitratama Putra (2018) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor.1015/Pid.B/2014/PN.Rap tentang tindak pidana pemalsuan KTP dan KK. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Fitratama Putra Kusuma_C03213019.pdf.pdf
Download (2MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor.1015/Pid.B/2014/PN.Rap Tentang Tindak Pidana Pemalsuan KTP Dan KK” adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan No.1015/Pid.B/2014/PN.Rap bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK, serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim putusan No.1015/Pid.B/2014/PN.Rap bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan atau library research. Tipe penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan theoritical normative atau normatif dan berdasarkan pada perundang-undangan dan prinsip-prinsip atau asas yang berlaku. Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan metode library research atau metode studi perpustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum, baik berbentuk primer maupun sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara inventarisasi atau mengkategorisasi pokok bahasan penulis, sedangkan bahan hukum sekunder diolah menggunakan analisis. Analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat yang telah memeriksa dan mengadili kasus tindak pidana pemalsuan KTP dan KK. Para terdakwa dikenai pasal 263 Ayat (1) tentang pemalsuan surat, yakni dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1015/Pid.B/2014/PN.Rap. Tentang tindak pidana pemalsuan surat menurut hukum pidana Islam dapat dikategorikan dalam tamalu’, yaitu perbuatan jarimah yang dilakukan oleh lebih dari seorang dengan direncanakan dan disepakati sejak awal. Dalam hukum pidana Islam, pelaku pemalsuan stempel baitul maal pada zaman khalifah Umar ibn Khattab dihukum dengan pengasingan dan sebelumnya juga dikenakan ta’zir, sesuai keputusan hakim. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan pemalsuan surat dalam hal ini akta autentik yaitu pemalsuan KTP dan KK tidak diperbolehkan di Indonesia. Hal ini karena selain meresahkan masyarakat, tindakan pemalsuan juga sangat merugikan Negara baik dari segi keamanan maupun ekonomis. Selain itu juga membuat para penegak hukum kewalahan dalam menjalani tugas-tugasnya, serta menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, perlu ketegasan hukuman bagi yang melakukan tindakan pemalsuan akta autentik seperti KTP dan KK, agar dapat membuat jera bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan adanya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat agar ikut andil dalam pencegahan tindakan pidana pemalsuan surat, dengan cara melaporkan segala hal yang mencurigakan mengenai tempat-tempat atau personal yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat, serta perlunya penegakan hukum dengan seadil-adilnya dari aparat hukum agar masyarakat tidak melakukan tindakan di luar kewenangan yang seharusnya.