Analisis terhadap Penghapusan Kewenangan Gubernur dalam Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota ditinjau dari fiqh siyasah dusturiyyah: studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 251 ayat 2

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Habibi, Maulana (2018) Analisis terhadap Penghapusan Kewenangan Gubernur dalam Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota ditinjau dari fiqh siyasah dusturiyyah: studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 251 ayat 2. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Maulana Habibi_C75214020.pdf
Download (2MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Analisis Terhadap Penghapusan Kewenangan Gubernur dalam Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Ditinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 251 ayat 2)”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab tentang dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi atas penghapusan kewenangan gubernur dalam pembatalan perda kota/kabupaten menurut putusan MK No137/PUU-XIII/2015 tentang pengujian UU No 23 tahun 2014 pasal 251 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda)? Dan bagaiman analisis fiqh siyasah dusturiyyah terhadap penghapusan kewenangan Gubernur dalam pembatalan perda Kabupaten/Kota menurut putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 tentang pengujian UU No 23 tahun 2014 pasal 251 tentang Pemeritahan Daerah (Pemda)? Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menginfentarisir peraturan perundang-undangan dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan deskriptif dalam menjabarkan data tentang penghapusan kewenangan Gubernur dalam pembatalan perda kabupaten/kota. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari fiqh siyasah dusturiyyah dengan metode deskriptif dalam pola pikir deduktif, yaitu dengan meletakan norma fiqh siyasah dusturiyyah sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai penghapusan kewenangan Gubernur dalam pembatal perda kabupaten/kota. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan pembatalan perda Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Gubernur kontradiktif jika disandingkan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi dimana kewenagan pembatalan perda Kabupaten/Kota pengujiannya hanya oleh Mahkamah Agung. Isi dari peraturan tersebut dinilai merugikan masyarakat dan negara dimana perda Kabupaten/Kota dibuat dengan jangka waktu yang terbilang lama dan banyak juga dana yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut fiqh siyasah dusturiyah peraturan perundnag-undangan dan kebijakan Gubernur mengenai pembatalan perda Kabupaten/Kota jika dikaitkan fiqh siyasah dusturiyyah yang di kemukan oleh Imam al-Mawardi terkait putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undnag-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 251 ayat (2) sesui dengan doktrin kaidah fiqh dimana kewenangan Gubernur menurut kaidah ini gubernur bukan sebagai pembatal prodak hukum melainkan hanya sebatas pengawasan dalam pembuatan peratuan perundang-undangan sebagai lembaga tanfidiyyah (exsekutif) sedangkan yang berwenang dalam membatalkan prodak hukum perda kabupaten/kota adalah lembaga qadaiyyah (yudikatif) dalam hal ini kewenangannya adalah Mahkamah Agung. Selanjutnya dengan kesimpulan di atas, maka pemerintah harus memberi kemudahan hukum kepada rakyat terkait pembatalan perda kabupaten/kota yang diajukan kepada Mahkamah Agung agar tidak merugikan negara dan rakyat sebagaimana asas peradilan cepat, sederhanan dan biaya ringan di indonesia.