Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi pengguna narkoba jenis methylone: studi putusan no.123/pid.sus/2014/PN.JKT.PST

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mutho, Achmad Vijaysyin (2018) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi pengguna narkoba jenis methylone: studi putusan no.123/pid.sus/2014/PN.JKT.PST. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Achmad Vijaysyin Mutho_C03214018.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pengguna Narkoba Jenis Methylone (Studi Putusan No. 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST)” ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba jenis methylone dalam putusan Nomor: 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST? dan 2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi pidana pengguna narkoba jenis methylone dalam putusan Nomor: 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST?. Untuk menjawab pertannyaan dari permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang berbentuk berkas berupa putusan Mahkamah Agung Nomor: 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST, buku dan jurnal yang kemudian dijadikan sebagai sumber data penelitian dan dianalisis menggunakan metode analisis deskripsi tematis dengan cara mempelajari data yang sudah terkumpul dan mengolahnya sebagai bahan baku kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, Dalam putusan Nomor: 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST., hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan didasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan didukung berbagai alasan yang memberatkan dan meringankan. Dalam hal ini, seharusnya hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan karena methylone merupakan narkotika jenis baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut; kedua, penerapan sanksi dalam putusan Nomor: 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST. tidak sesuai dengan hukum pidana Islam karena tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori jarimah shurb al-khamr yang harus dikenakan hukuman hadd bagi pelakunya. Adapun menurut Imam Syafi’i didera minimal empat puluh kali sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali didera sebanyak delapan puluh kali. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dalam menangani seluruh masalah di Negara ini seharusnya pihak yang berwenang harus lebih teliti dan lebih jeli lagi dalam membuat peraturan. Supaya antara aturan dan penerapan tidak terjadi ketimpangan dalam eksekusinya.