Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk tentang turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rafiq, M. Faisal Ainur (2018) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk tentang turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
M Faisal Ainur Rafiq_C73214028.pdf
Download (3MB) | Preview

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk Tentang Turut Serta Kasus Pencabulan yang dijadikan sebuah Kebiasaan” ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 567/Pid.Sus/2017 /PN.Plk? 2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pelaku turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan didalam putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2017/PN.Plk?
Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan mengambil langsung data yang ada di Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola deduktif, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu fakta-fakta secara nyata sesuai dengan obyek kajian dalam penelitian kemudian dianalis menggunakan teori hukum pidana Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, hakim memutuskan hukuman 7 (tujuh) bulan penjara berdasarkan pasal 296 KUHP dengan pertimbangan bahwa terdakwa terbukti telah memudahkan terjadinya pencabulan, dalam wujud; mencarikan tempat, mengatur waktu,memudahkan komunikasi, untuk terlaksananya perbuatan cabul, majelis Hakim tidak mengunakan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai aturan yang bersifat khusus, sehingga hakim tidak menganut asas lex spesialis derogate lex generalis; kedua, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sesuai dengan hukum pidana Islam karena tindak pidana turut serta kasus pencabulan yang dijadikan sebuah kebiasaan termasuk ke dalam jarimah ta’zir yang hukumannya diserahkan kepada ijtihad hakim, berupa hukuman yang preventif kepada terdakwa sehingga dapat memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: pertama, pemerintah hendaknya lebih memantau dan menghentikan tindakan perdagangan orang karena bisa merusak masa depan serta keluarga dari seorang perempuan tersebut; kedua, penegak hukum seharusnya lebih teliti dan serius dalam menangani suatu permasalahan agar membuat para pelaku jera dan tidak terulang kasus yang serupa dan ketiga, masyarakat hendaknya ikut serta dalam mencegah tindakan perdagangan orang atau sejenisnya agar apa yang diharapkan bangsa ini tercapai.