Pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa dalam tinjauan hukum pidana Islam: studi kasus di Polrestabes Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sodiq, Djakfar (2012) Pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa dalam tinjauan hukum pidana Islam: studi kasus di Polrestabes Surabaya. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Djakfar Sodiq_C03205024.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (Beld rcseach) di Polrestabes Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa? Apa landasan hukum pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa? Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan pembantaran penahanan pelaku tindak pidana karena gangguan jiwa? Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (interview) secara langsung untuk memperdalam data dokumentasi dari lokasi penelitian di institusi kepolisian Polrestabes Surabaya kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif untuk memperoleh suatu kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwayang dilakukan oleh polisi selaku penyidik harus benar-benar dapat dibuktikan secara medis (medical record) dalam prosedur pembantaran yang kemudian ditetapkan oleh Kapolres dengan diterbitkannya Surat Perintah (SPRIN) Pembantaran yang didalam surat tersebut dicantumkan pula tempat tersangka pidana tersebut untuk dirawat inap di pusat rehabilitasi (rumah sakit jiwa). Pelaksanaan pembantaran tersebut dalam hukum pidana Islam dapat dinilai suatu hal yang juga mementingkan kondisi pelaku meskipun berstatus sebagai seorang tersangka pidana, karena dengan alasan taldifsebagai syarat untuk dapat dilaksanakannya proses peradilan dan hukuman. Surat Edaran Mahkama Agung No. I tahun 1989 merupakan dasar hukum yang rasional demi kelancara proses pra peradilan, karena proses pemeriksaan dan juga penyidikan harus benar-benar berpihak pada kondisi kesehatan pelaku, salah satunya adalah gangguan jiwa yang membutuhkan tenggang waktu untuk perawatan hal ini yang disebut dengan pembantaran.