Kekuatan akta hibah di bawah tangan: studi kasus pembatalan putusan PA Tuban nomor 297/Pdt.G/2008/PA.Tbn oleh PTA Surabaya nomor. 259/Pdt.G/2008/PTA.Sby

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hamdana, Nida Nihayatul (2009) Kekuatan akta hibah di bawah tangan: studi kasus pembatalan putusan PA Tuban nomor 297/Pdt.G/2008/PA.Tbn oleh PTA Surabaya nomor. 259/Pdt.G/2008/PTA.Sby. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Full text not available from this repository.

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian literer dokumenter untuk menjawab pertanyaan: bagaimana kekuatan pembuktian akta hibah di bawah tangan dalam kasus gugatan di Pengadilan Agama Tuban dengan nomor pekara 297/Pdt.G/2008/PA.Tbn dan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor perkara 259/Pdt.G/2008/PT A.Sby yang kemudian membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban. Data penelitian dihimpun melalui dua cara. Pertama, studi putusan, yakni
putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 297/Pdt.G/2008/PA.Tbn dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 259/Pdt.G/2008/PT A.Sby. Kedua, wawancara dengan hakim. Data yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif komparatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Tuban menganggap akta di bawah tangan dalam gugatan penarikan kembali hibah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sama halnya dengan kekuatan pembuktian akta autentik. Selebihnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menganggap bahwa akta di bawah tangan tersebut hanya sebagai bukti pelengkap saja. Hal ini dikarenakan dalam akta tersebut ditemukan kerancuan dalam penulisan tanggal yang menyebabkan akta tersebut batal demi hukum dan isi dari akta tersebut tidak berlaku lagi. Perihal gugatan pokok dalam perkara tersebut yakni penarikan kembali hibah, Pengadilan Agama Tuban tidak menarik kembali hibah tersebut, melainkan membatalkan karena melebihi ketentuan dalam Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama Tuban memberi putusan bahwa hibah yang tcrjadi hanya 1/3 dari harta tersebut. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban dengan alasan bahwa hibah tersebut bisa ditarik kembali. Alasan lainnya adalah bahwa akta di bawah tangan dalam gugatan hibah tersebut batal demi hukum. Akta yang di dalamnya terdapat suatu kerancuan yang menjadikan isi dari akta tersebut tidak jelas, maka sudah semestinya akta tersebut batal demi hukum dan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Seseorang yang meminta kembali apa yang telah diberikan pada orang lain laksana anjing yang memakan apa yang telah dimuntahkannya. Dalam hal tertentu hibah bisa ditarik kembali. Hibah hanya bisa ditarik kembali oleh orang tua atau kakek-nenek dalam garis lurus atau al-ushu1, selain mereka, hibah yang telah diberikan tidak boleh untuk ditarik kembali. Dalam kasus ini pun penggugat tidak berhak menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada penggugat, karena posisi penggugat bukan al-ushu1dari tergugat. Sejalan dengan kesimpulan di atas, kepada seorang hakim sebagai pemberi keadilan di bumi ini disarankan agar dalam menilai dan melihat suatu alat bukti yang menjadi penguat terhadap suatu gugatan hendaklah lebih teliti.