Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Dispensasi Nikah karena calon lstri hamil di luar nikah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Af'idah, Barir Masna (2010) Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Dispensasi Nikah karena calon lstri hamil di luar nikah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Barir Masna Af'idah_C51206025.pdf
Download (1MB) | Preview

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/28142

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dokumentasi yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang apa dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk dan Yogyakarta, apa perbedaan pertimbangan dan basil penetapan majelis hakim kedua pengadilan tersebut dalam memeriksa perkara dispensasi nikah, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara dispensasi nikah pada put usan Pengadilan Agama Nganjuk dan Yogyakarta. Data penelitian dihimpun dari dokumen yang berupa salinan putusan Nomor: 24/Pdt.P/2009/PA.Ngj dan Nomor: 0001/Pdt.P/2010/PA.Yk serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif komparatif (descriptive comparative), kemudian digunakan analisis isi (content analysis) terhadap putusan tersebut. Hasil penelitian meyimpulkan bahwa majelis hakim kedua Pengadilan tersebut sama-sama menggunakan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 ayat 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hukum, akan tetapi, penetapan yang dihasilkan berbeda. Pengadilan Agama Nganjuk menolak permohonan dispensasi nikah, sedangkan Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan permohonan tersebut. Hal itu dikarenakan majelis hakim berbeda dalam menafsirkan dua hal, yaitu tentang kematangan dan pekerjaan calon suami. Majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat bahwa salah satu faktor kematangan suami adalah kemapanan dalam pekerjaan. Hal ini terkait dengan nafkah yang merupakan kewajiban suami unt uk diberikan kepada istri dan keluarganya. Sedangkan majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat bahwa kematangan calon suami dapat dilihat dari kedewasaan secara emosional dan biologis. Hal ini diperkuat dengan pemyataan kesanggupan orang tua kedua belah pihak untuk membiayai anak-anaknya setelah menikah. Perbedaan penetapan dari kedua pengadilan tersebut merupakan hasil ijtihad majelis hakim, akan tetapi, penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta lebih sesuai dengan kemaslahatan. Walaupun pemikahan tersebut diizinkan tanpa ada kemampuan suami untuk menafkahi istri dan keluarganya, hal ini lebih kecil mudaratnya daripada menolak permohonan tersebut, karena hal tersebut bisa membawa pada kemudaratan yang lebih besar, yaitu menghilangkan nyawa seseorang seperti bunuh diri dan aborsi. Selain itu bisa terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum. Untuk itu, dalam memberikan put usan, seyogyanya majelis hakim lebih memikirkan kemaslahatan masyarakat dan lebih menekan kemudaratan yang mungkin terjadi.