Analisis hukum Islam terhadap Penetapan Hakim PA Surabaya tentang Wali Adlai karena perbedaan Marga: Penetapan No: 376/Pdt.P/2008/PA. Sby

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Suprapti, Ghin Hisma (2010) Analisis hukum Islam terhadap Penetapan Hakim PA Surabaya tentang Wali Adlai karena perbedaan Marga: Penetapan No: 376/Pdt.P/2008/PA. Sby. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Ghin Hisma Suprapti_C51206030.pdf
Download (2MB) | Preview

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/28151

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pada putusan perkara wali adlal Pengadilan Agama Surabaya untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang wall adlal karena perbedaan marga? Apa dasar pertimbangan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan perkara wali adlal karena perbedaan marga? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tersebut? Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian berkas penetapan (tex reading) dan interview (wawancara) untuk selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif-verifikatif disertai analisis isi (content analysis) terhadap putusan perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara formil Penetapan Hakim PA Surabaya tersebut adalah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam tata cara penyelesaian perkara wali adlal di Pengadilan Agama. Adapun dari aspek materiil penetapan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebab berdasarkan pasal 8, 9, IO UU Perkawinan No 1 Thn 1974 dan pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 KHI tentang larangan perkawinan menyebut kan bahwa alasan perbedaan marga (antara syarifah dan non-syarif sebagai faktor adlal Wali Pemohon adalah tidak termasuk dalam faktor penghalang pelaksanaan perkawinan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya juga mendasarkan penetapannya pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agaµia No. 2 tahun 1987, pasal 20, 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam dan Hadis Rasulullah SAW tentang perpindahan wali nasab ke wali hakim. Adapun dasar pertimbangan yang digunakan majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan perkara ini adalah keterangan para pihak terkait dan tidak adanya indikasi larangan pelaksanaan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal-pasal di atas dan demi kemaslahatan Pemohon dan Calon Pemohon agar tidak terjerumus ke dalam perilaku zina mengingat hubungan asmara mereka telah berlangsung cukup lama (± 5 Tahun). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari Hukum Islam, meskipun masih menyisakan perdebatan dikalangan para ulama seputar larangan dan kebolehan perkawinan beda marga bagi syarifah, Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan wali nikahnya adlal adalah sudah tepat baik secara hukum materiil dan hukum formil, karena di dasarkan atas hukum yang berlaku serta telah sejalan dengan prinsip prinsip syariah seperti kemaslahatan dan keadilan. Sejalan dengan kesimpulan diatas, demi kemaslahatan bersama maka bagi wali hendaknya senantiasa mengkomunikasi kan dengan baik atas niat baik wanita di bawah perwaliannya dan bagi pemegang otoritas pembuat putusan (hakim) disarankan agar tetap arif dan bijaksana dalam memutuskan perkara wali adlal terkait perkawinan seorang syarifah.