Tinjaun Hukum Acara Pidana Islam tentang pembuktian tindak pidana Perjudian Online dalam Putusan Perkara Nomor 136/Pid.B/2015/Pn.Spg

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muhammad, Habiburrahman (2018) Tinjaun Hukum Acara Pidana Islam tentang pembuktian tindak pidana Perjudian Online dalam Putusan Perkara Nomor 136/Pid.B/2015/Pn.Spg. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Habiburrahman_C73214057.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pertimbangan hukum hakim, (2) menganalisis dari perspektif hukum acara pidana yang diterapkan oleh majelis hakim, dan (3) menganalisis dari perspektif hukum acara pidana Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari kebenaran umum suatu fenomena dan mengeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang memiliki kesamaan dengan fenomena yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perjudian biasa terhadap tindak pidana perjudian online dalam putusan nomor 136/Pid.B/2015/Pn.Spg adalah dikarenakan tidak ada didakwaan sehingga dalam putusannya hakim memutus dengan menggunakan dengan pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, sesungguhnya fakta yang ada dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian online yang di atur oleh undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik yang tertuang dalam pasal 27 ayar 2. Didalam KUHP pasal 63 ayat 2 yang dikenal dengan asas lex specialis derogate lex generali menyatakan, jika perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan yang khusus, maka yang khusus itulah yang dikenakan. Dari analisis penerapan hukum acara pidana, majelis hakim lebih condong menggunakan teori pembuktian convention in time sehingga keyakinan hakim sangat kuat pengaruhnya terhadap putusan. Dalam hukum acara pidana islam alat bukti yang diajukan oleh para pihak, yakni pengakuan (ikrar), kesaksian (syahadah), petunjuk (qorinah), dan sumpah (yamin). Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum, khususnya para hakim agar senantiasa berpaku kepada teori pembuktian yang dianut dalam KUHAP serta Undang-undang yang berlaku, agar dalam penerapanya memberikan suatu kepastian hukum.