Analisis yuridis terhadap putusan hakim tentang gugatan sengketa pembagian harta waris dan sengketa hak milik: studi analisis Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kapa, Inayatur Rahman (2018) Analisis yuridis terhadap putusan hakim tentang gugatan sengketa pembagian harta waris dan sengketa hak milik: studi analisis Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Inayatur Rahman Kapa_C71214079.pdf
Download (4MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang: Bagaimana penyelesaian sengketa waris dan sengketa hak milik berdasarkan kompetensi absolut Pengadilan Agama? Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 52/Pdt.G/2016/PA. Ed? dan bagaimana kesesuaian putusan hakim tentang gugatan sengketa waris dan sengketa hak milik dengan ketentuan hukum UU No. 3 Tahun 2006? Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan jenis penelitian normatif dengan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analasis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: alasan diajukannya gugatan karena Para Penggugat berkeinginan untuk melakukan pembagian harta peninggalan orang tua mereka, berupa sebidang tanah yang berukuran ± 486 yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara ini, akan tetapi keinginan mereka tersebut tidak bisa dilakukan atau terhalang karena harta peniggalan orang tua mereka yang dalam perkara ini menjadi objek sengketa berada dalam kekuasaan Para Tergugat. Para Tergugat membantah pernyataan Para Penggugat yang mangatakan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan orang tua Para Penggugat. Para Tergugat mengatakan bahwa objek sengketa adalah miliknya yang merupakan harta warisan dari orang tuanya dan dengan menunjukkan bukti berupa sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang menangani perkara ini menolak gugatan tersebut karena dalam proses pemeriksaan dalam persidangan ditemukannya fakta hukum yang mengatakan bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan semua ahli waris dari Pewaris (orang tua Para Penggugat) dan tidak menyebutkan seluruh harta peninggalan Pewaris (orang tua Para Penggugat) yang menyebabkan materi gugatan para Penggugat error in persona.