Analisis siyasah dusturiyah terhadap peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam partisipasi politik masyarakat pada pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2015

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nuruttazkiyah, Nuruttazkiyah (2018) Analisis siyasah dusturiyah terhadap peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam partisipasi politik masyarakat pada pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2015. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Nuruttazkiyah_C75214025.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mojokerto dalam Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA Kabupaten Mojokerto Tahun 2015” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Mojokerto pada Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2015 dan bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Mojokerto dalam partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2015. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto bidang devisi teknis penyelenggara yang bernama Bapak Achmad Arif dan dengan beberapa masyarakat sekitar yang memberikan informasi terkait dengan penilitan ini. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu fiqh siyāsah. Hasil penelitian menjelaskan bahwasannya program KPU kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Mojokerto dilakukan dengan program sosialisasi dan mengedukasi kepada masyarakat umum. Beberapa strategi sosialisasi tersebut dilakukan dengan metode komunikasi tatap muka (pertemuan terbatas), media massa (cetakdan elektrik), bahan sosialisasi, mobilisasi massa, pemanfaatan budaya lokal atau tradisional, papan pengumuman KPU kabupaten Mojokerto, dan website resmi KPU kabupaten Mojokerto. Menurut siyasah dusturiyah, peran dan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum serupa dengan lembaga ahl al-hall wa al-‘aqd. Program yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Mojokerto telah baik dan sesuai dengan siyasah dusturiyah tetapi masih kurang tepat dalam pelaksanaannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, seharusnya peningkatan angka partisipasi politik masyarakat Kabupaten Mojokerto terhadap pemilu atau pesta demokrasi lainnya merupakan tugas dari seluruh pihak yang terkait bukan KPU Kabupaten Mojokerto saja tetapi seluruh elemen masyarakat lainnya, seperti para tokoh masyarakat, bawaslu, sampai kepada tim sukses dari masing-masing calon. Maka dari itu diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dan benar sehingga masyarakat terdorong untuk berpartisipasi menyumbangkan hak pilih suaranya.