Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian ikan di Wilayah Kontinental Republik Indonesia: studi Direktori Putusan Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2017/PN. Mdn

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jayanti, Wiwik Dwi (2018) Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian ikan di Wilayah Kontinental Republik Indonesia: studi Direktori Putusan Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2017/PN. Mdn. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Wiwik Dwi Jayanti_C73214068.pdf
Download (2MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian yang diambil dari putusan yang didukung oleh kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian ikan di wilayah kontinental Republik Indonesia (Studi Direktori Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Mdn) dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian ikan di wilayah kontinental Republik Indonesia (Studi Direktori Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Mdn). Data penelitian ini diperoleh dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menjadi obyek penelitian. Adapun untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara menelaah dokumen. Kemudian dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir induktif, yaitu dengan cara memaparkan data dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan data yang ada. Dalam hal ini data tentang penerapan sanksi tindak pidana pencurian ikan di wilayah kontinental Republik Indonesia (Studi Direktori Putusan Nomor 13/pid.SusPrk/2017/PN. Mdn) kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum pidana Islam yaitu teori jarimah ta’zir. Hasil analisa dalam penelitian ini menunjukkan pertama, bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn tentang tindak pidana pencurian ikan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, karena hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut menjatuhkan hukuman denda, sedangkan hukuman yang ada di dalam UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 92 yakni pidana penjara dan denda. Kedua, dalam hukum pidana Islam kejahatan yang dilakukan oleh terdawa termasuk kategori jarimah ta’zir yang wewenangnya terletak pada penguasa. Ibnu Taimiyah berpendapat sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, seorang hakim harus mempertimbangkan berat ringannya kejahatan yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, maka diharapkan para aparat penegak hukum lebih menjaga dan melindungi kekayaan alam negara Indonesia terutama dari tangantangan tak bertanggungjawab. Dalam penjatuhan hukuman juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku agar pelaku tidak berani melakukan perbuatannya lagi. Jika hakim hanya memberikan hukuman denda yang nominalnya juga tidak sebanding dengan kekayaan bawah laut yang telah dirusak, maka hukuman tersebut dirasa kurang memberikan efek jera terhadap pelaku.