Pandangan tokoh masyarakat terhadap pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan safar perspektif hukum Islam: studi kasus di Desa Suci Kecamatan Kebomas Gresik

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abdulloh, Abdulloh (2018) Pandangan tokoh masyarakat terhadap pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan safar perspektif hukum Islam: studi kasus di Desa Suci Kecamatan Kebomas Gresik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Abdulloh_C91214099.pdf
Download (12MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan safar di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ?, 2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan safar di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ?. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis mengunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut tokoh masyarakat di desa Suci mengenai pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan safar ini hanyalah Pandangan yang bersifat mitologi. Mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat akhirnya menjadi kepercayaan yang turun-temurun dan diyakini hingga sekarang. Ketidak beranian masyarakat dalam melanggar pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan safar bukan berarti masyarakat tersebut mengimani pantangan tersebut. Kemudian berdasarkan hasil analisis menggunakan perspektif hukum Islam dengan menerapkan ‘urf ke dalamnya, karena dalam pantangan pelaksanan pernikahan di bulan safar di desa Suci merupakan tradisi yang sesuai dengan syarat-syarat di terimanya ‘urf. Hal ini berdasarkan dua aspek yaitu: Pertama, jika dilihat dari segi keabsahannya termasuk kategori ‘Urf Shahih. Kedua, jika dilihat dari segi obyeknya termasuk kategori Urf al-‘amalī. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka masyarakat Desa Suci hendaknya memahami secara benar tentang syarat nikah dan larangan perkawinan dalam hukum Islam, sehingga lebih luas pemahaman dan pengetahuan dalam hal perkawinan. Agar bisa membedakan mana yang patut diikuti dan tidak. Selanjutnya, Tokoh agama sebagai panutan masyarakat hendaknya memberikan pengetahuan secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan tradisi yang ada di masyarakat. Sehingga, dapat memilah dan memilih mana tradisi yang patut untuk dilestarikan dan mana adat yang tidak seharusnya untuk dilestarikan.