Wali Adal dengan alasan pengajuan syarat pencabutan 1/3 hak mantan istri atas gaji wali: studi analisis penetapan no. 17/Pdt.P ./2008/ PA.Jbg

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Qurniawati, Erna (2010) Wali Adal dengan alasan pengajuan syarat pencabutan 1/3 hak mantan istri atas gaji wali: studi analisis penetapan no. 17/Pdt.P ./2008/ PA.Jbg. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Erna Qurniawati_C01205109.pdf
Download (2MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/28904

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang didukung dengan data lapangan yang bersifat pelengkap yang membahas tentang keadalan wali karena pengajuan syarat pencabutan 1/3 hak mantan isteri atas gaji wali (Studi Analisis Penetapan No: 17/Pdt.P ./2008/ PA.Jbg) . Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali adial karena pengajuan syarat pencabutan 1/3 hak mantan isteri atas gaji wali? (2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap dasar penetapan wali adal karena pengajuan syarat pencabutan 1/3 hak mantan isteri atas gaji wali. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik dokumenter dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan satu kesimpulan diperoleh dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Majelis Hakim menetapkan wali dalam status adal didasarkan pertimbangan pada kemaslahatan bagi para pihak, apalagi anak perempuan yang ada dibawah perwaliannya dengan calon suaminya sudah dewasa dan mampu memenuhi syarat sahnya perkawinan. Disamping itu hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon sudah terjalin cukup lama, tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi karena akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar, untuk itu perlu diakhiri dalam ikatan yang sah yakni ikatan pernikahan. Keadalan wali karena pengajuan syarat pencabutan 1/3 hak mantan atas gaji wali tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena tidak mempunyai landasan syar'i yang kuat. Hukum Islam memandang dikabulkannya penetapan permohonan wali acfal dari unsur kemaslahatan sebab jika tidak dikabulkan perkawinan tidak bisa dilangsungkan karena pemohon tidak mempunyai wali dan jika dibiarkan akan terjadi mafsadat yang lebih besar seperti perbuatan zina. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah: "Mencegah kerusakan lebib diutamakan daripada mencapai kemaslahatmi'. Disamping itu menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku alasan pencabutan 1/3 gaji wali tidak dapat dilakukan karena sudah merupakan kewajiban bagi pegawai negeri sipil pria untuk memberikan sebagian gajinya untuk anak dan isterinya pasca perceraian. Hak bekas isteri tidak dapat dicabut kecuali bekas isteri telah menikah lagi. Oleh sebab itu alasan yang dikemukakan wall ini tidak bias dijadikan alasan enggan untuk menikahkan pemohon. Sejalan dengan kesimpulan penulis menyarankan: Pertama, terhadap wali seharusnya wali tidak menolak atau enggan untuk menikahkan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya tanpa alasan syar'i yang kuat. Kedua, kepada para penegak hukum disarankan supaya dalam menerapkan hukum dan menyelesaikan perkara baik wali adal dan perkara lainnya harus penuh kehati-hatian dan dalam pertimbangan hukum hendaknya tidak melenceng dari Al-Qur' an dan As-sunnah, peratman perundangan yang berlaku sehingga tidak menyebabkan ketimpangan hukum.