Tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik bagi hasil dalam Pembiayaan Musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Harahap, Safiruddin (2018) Tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik bagi hasil dalam Pembiayaan Musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ahmad Safiruddin Harahap_C02215005.pdf
Download (862kB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai barikut: pertama, bagaimana praktik bagi hasil dalam pembiayaan musha>rakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam dan fatwa DSN NO: 08/DSN-MUI/ IV/2000 terhadap praktik bagi hasil dalam pembiayaan musha>rakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada objek penelitian, untuk menjawab rumusan masalah di atas, penelitian ini dibahas dalam perspektif teori musha>rakah dan fatwa DSN No 08/DSN-MUI/IV/2000, sedangkan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan Direktur BMT, account officer BMT, nasabah BMT serta didukung dengan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil dalam pembiayaan musha>rakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo adalah dengan menentukan bagi hasil dalam bentuk prosentase, akan tetapi tetap melakukan penominalan bagi hasil di awal akad sebelum nasabah mendapatkan keuntungan yang pasti dari hasil usaha. Praktik bagi hasil dalam pembiayaan musha>rakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo tidak sah menurut hukum Islam dan fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000, karena menentukan suatu hasil dari suatu hal yang belum pasti hukumnya adalah riba nasi’ah. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo hendaknya tidak melakukan penominalan bagi hasil di awal akad sebelum mendapatkan keuntungan yang pasti, selain itu bagi nasabah hendaknya lebih jujur dalam memberikan keterangan yang sebenarnya tentang hasil usaha.