Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan izin kawin bagi janda yang ditinggal mati suami dalam sistem hukum perkawinan adat Batak Karo di Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Saf, Mhd. Abduh (2011) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan izin kawin bagi janda yang ditinggal mati suami dalam sistem hukum perkawinan adat Batak Karo di Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mhd. Abduh Saf_C51207028.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yang membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Izin Kawin Bagi Janda yang Ditinggal Mati Suami dalam Sistem Hukum Perkawinan Adat Batak Karo di Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo". Permasalahan yang dibahas adalah mengenai status janda yang ditinggal mati suami di desa Sempajaya dalam perspektif Hukum Islam, tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan izin kawin bagi janda di Desa Sempajaya, serta hukum menghalangi pemikahan seorang janda dalam perspektif Hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dan mengumpulkan data menggunakan teknik dokumenter dan wawancara dengan masyarakat adat Karo di Desa sempajaya Kabupaten Karo. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan kesimpulannya menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status janda yang ditinggal mati suami di Karo tidak dikenal dalam Hukum Islam, dikarenakan salah satu penyebab putusnya perkawinan dalam Islam adalah kematian dan hal itu tidak membatasi janda tersebut untuk melakukan akad nikah yang baru dengan pria lain selama rukun serta syaratnya terpenuhi. Bentuk pelaksanaan izin kawin yang diperoleh dari pihak almarhum keluarga suami tidak dikenal dalam Hukum Islam. Akan tetapi pelaksanaannya dilakukan secara musyawarah (runggun keluarga) sehingga keputusan dari acara adat tersebut selama tidak berlawanan dengan ajaran agama Islam dan dilaksanakan secara baik-baik, maka sah dan sesuai menurut ajaran agama. Menghalangi pemikahan seorang perempuan baik perawan ataupun janda dilarang dalam agama, begitu juga dengan mengekang, menguasai, mempersulit perceraian, menahan kebebasannya, ataupun mengawinkan paksa dengan orang lain. Sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh di atas, hendaknya pelaksanaan izin kawin bagi janda dalam adat Batak Karo tidak sampai memberatkan atau mempersulit janda tersebut, karena Hukum Islam telah mengatur mengenai larangan menghalangi ataupun menyusahkan pemikahan seorang janda. Begitu juga dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat memperbaiki hukum adat yang dianggap bertentangan dengan Hukum Islam sehingga keberadaan hukum adat tentang izin kawin di kabupaten Karo jelas kedudukannya ditinjau dari perspektif Hukum Islam.