Analisis hukum acara peradilan agama terhadap pemeriksaan setempat dalam putusan pengadilan agama Gresik nomor: 0131/Pdt.G/2010/Pa.Gs tentang permohonan izin poligami

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nasrulloh, Moh. (2011) Analisis hukum acara peradilan agama terhadap pemeriksaan setempat dalam putusan pengadilan agama Gresik nomor: 0131/Pdt.G/2010/Pa.Gs tentang permohonan izin poligami. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Moh. Nasrulloh_C51207036.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Pemeriksaan Setempat dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0131/Pdt.G/2010/Pa.Gs tentang Permohonan izin poligami merupakan hasil penelitian library yang bertujuan menjawab rumusan masalah tentang mengapa hakim melakukan pemeriksaan setempat dalam putusan Pengadilan Agama nomor: 0131/Pdt.G/2010/Pa.Gs tentang Permohonan Izin Poligami dan Bagaimana analisis hukum acara peradilan agama terhadap putusan tersebut? Data penelitian dihimpun melalui dokumenter yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dan pola pikir deduktif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hakim melakukan pemeriksaan setempat dalam putusan Pengadilan Agama nomor: 0131/Pdt.G/2010/Pa.Gs tentang Permohonan lzin Poligami dan analisis hukum acara peradilan agama terhadap putusan tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan hakim melakukan pemeriksaan setempat adalah untuk mendapatkan persetujuan isteri karena merupakan syarat kumulatif sebagaimana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal S Ayat 1 jo Pasa1 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam serta mencari kebenaran bukti bukti dalam persidangan walaupun istri tidak hadir dalam persidangan ketika putusan dijatuhkan. Ketika dianalisis dengan hukum acara Peradilan Agama, hal ini telah sesuai dengan peraturan yang belaku Yakni Pengadilan memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan suami boleh menikah lagi serta ada atau tidaknya persetujuan isteri. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran bahwa perlu adanya aturan khusus yang mengatur tentang proses pemeriksaan perkara permohonan izin poligami tanpa hadirnya tergugat yang sejalan dengan prinsip keadilan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan tidak menimbulkan perbedaan yang satu dengan yang lain.