Status harta bersama yang diperoleh satu hari setelah perkawinan: studi kasus putusan PTA Surabaya no. 132/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang membatalkan putusan PA Jember no. 2962/Pdt.G/2009/PA.Jr

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mahbubah, Lichayatul (2011) Status harta bersama yang diperoleh satu hari setelah perkawinan: studi kasus putusan PTA Surabaya no. 132/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang membatalkan putusan PA Jember no. 2962/Pdt.G/2009/PA.Jr. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Lichayatul Mahbubah_C01207030.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul Status Harta Bersama yang Diperoleh Satu Hari Setelah Perkawinan (Studi Kasus Putusan PTA Surabaya No.232/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang Membatalkan Putusan PA Jember No.2962/Pdt.G/2009/PA.Jr). Penelitian ini ditujukan untuk menjawab dua masalah yaitu, mengapa PTA Surabaya membatalkan putusan PA Jember No. 2962/Pdt. G/2009/PA. Jr mengenai status harta bersama yang diperoleh satu hari setelah perkawinan?. Bagaimana analisis yuridis terhadap pembatalan putusan PA Jember No. 2962/Pdt. G/2009/PA. Jr oleh PTA Surabaya No. 232/Pdt. G/2010/PTA. Sby mengenai status harta bersama yang diperoleh satu hari setelah perkawinan? Data penelitian diperoleh dengan teknik dokumenter dan wawancara kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Kesimpulannya diambil dengan pola fikir deduktif. Dalam perkara ini alasan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember mengenai objek sengketa harta bersama yang diperoleh satu hari setelah perkawinan tersebut dengan mempertimbangkan, bahwa dirasa mustahil apabila pasangan suami istri yang baru satu hari menjalani suatu kehidupan rumah tangga sudah mampu mewujudkan kekayaan sebagaimana dimaksud. Sesuai pertimbangan diatas, dengan dasar keadilan dan mengesampingkan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, maka majelis hakim memutuskan harta tersebut bukanlah termasuk kategori hart a bersama. Analisis yuridis terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Jember oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut adalah, walaupun harta tersebut diperoleh satu hari setelah perkawinan yang mana menurut pasa135 ayat 1 UU No. I Tahun 1974 objek sengketa harta bersama tersebut sudah termasuk kedalam kategori harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan namun berdasarkan rasa keadilan yaitu pasal 5 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1 UU NO. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman maka kepastian hukum harus dikesampingkan. Berdasarkan kesimpulan diatas, hendaknya majelis hakim disetiap Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara agar lebih mengutamakan keadilan dan lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan undang-undang serta memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dan diharapkan dalam memutus perkara tidak hanya berpegang kepada kebenaran formil saja tetapi tetap memandang kepada kebenaran materiil juga.