Studi Fiqh Siyisah terhadap Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi atas Pasal 214 UU 10/2008 tentang Pemilu

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muhaki, Muhaki (2009) Studi Fiqh Siyisah terhadap Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi atas Pasal 214 UU 10/2008 tentang Pemilu. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhaki_C03205064.pdf
Download (3MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/29179

Abstract

Penelitian dilakukan untuk menjawab tiga permasalahan, yaitu: Bagaimana pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam putusan suara terbanyak? Bagaimana implikasi yuridis suara terbanyak dalam Pemilu 2009 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi? Bagaimana Pandangan fiqh Siyisah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak? Penelitian ini menggunakan Metode pure legal, dengan tipe yuridis normatif melalui dua pendekatan. Pertama, Statute approach, yaitu suatu analisa yang diarahkan pada taraf sinkronisasi perundang-undangan clan penerapan norma-nonna dalam putusan suara terbanyak. Kedua, Analytical approach, peneliti berusaha memperoleh makna yang terkandung beserta implikasi putusan mekanisme suara terbanyak, serta menggali semangat, tujuan dan prinsip umum fiqh Sijasah. Untuk melakukan analisis terhadap data digunakan pola pikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari yang umum, yaitu teori dustunyah terhadap permasalahan yang khusus berupa putusan MK tentang mekanisme suara terbanyak bagi pemenangan caleg pada Pemilu 2009. Temuan dalam penelitian, bahwa MK menerima dan mengabulkan permohonan berdasarkan pasal 24C juncto pasal 10/2003 tentang MK dan pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang legal standing pemohon serta pokok permohonannya, yaitu Pasal 214 UU 10/2008 tentang Pemilu inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan dan persamaan hak bagi rakyat. Dan Pertimbangan hukum MK sah karena sesuai dengan Maqasid al-syari' ah, yaitu merealisasikan /hifd al-ummah dalam kategori /hifd al-Nafs setidaknya ada dua hak. Pertama, Huriiyah al-syahsiyah berupa huriiyah al-ra’y.Kedua, al-Musyawah berupa persamaan hak di muka hukum dan pemerintahan. Sedangkan implikasi yuridisnya, putusan suara terbanyak telah membatalkan UU sebelumnya, yaitu Pasal 214 UU/2008 (sistem nomor urut bagi penetapan caleg) dan akibat selanjutnya adalah dapat memutus mata rantai oligar.ki dan jual beli nomor urut daJam partai politik, serta membuka ruang ekspresi politik warga negara. Berdasarkan pandangan fiqh siyasah mekanisme suara terbanyak lebih memiliki efek positif yang lebih luas bukan orang perorangan ataupun kelompok, sehingga lebih mendekatkan pada Maslahah al 'Ammah, karena dapat mendorong terjadinya pola hubungan timbal balik antara anggota legislatif dengan pemilih/konstituenya, sekaligus dapat meningkatkan kualitas keterwakilan anggota parlemen. Oleh karena itu hendaknya putusan suara terbanyak dijadikan acuan pada fakta-fakta hukum selanjutnya. Karena sifat penelitian ini normatif, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam konteks penelitian empiris. Bagi Perguruan Tinggi Islam dalam bidang ilmu Syariah hendaknya mereview ulang metode pengajaran, silabus, dan metodologi penelitiannya.