Rekrutmen caleg menurut pasal 7 point (e) UU no. 31 tahun 2002 dan UU no. 12 tahun 2003 dalam perspektif fikih siyasah: studi terhadap rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Setino, Taufik (2009) Rekrutmen caleg menurut pasal 7 point (e) UU no. 31 tahun 2002 dan UU no. 12 tahun 2003 dalam perspektif fikih siyasah: studi terhadap rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Taufik Setiono_C03302008.pdf
Download (3MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/29201

Abstract

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah implementasi pasal 7 point (e) UU No. 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 Tahun 2003 pada rekrutmen calon anggota legislatif yang ada di DPW PPP Jatim. 2. Bagaimanakah perspektif fikih siyasah terhadap rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim. Berkenaan hal itu digunakan metode deskriptif-analisis untuk memberikan gambaran tentang rektumen calon anggota legislatif menurut pasal 7 point (e) UU. No 31 Tahun 2002 UU No. 12 Tahun 2003 dalam prespektif fikih siyasah di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur. Sesuai dengan masalah tersebut, sumber data yang digunakan antara lain berupa dokumen/ arsip/ AD-ART partai dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian di atas. Dari hasil penelitian dapat diketahui sebagai berikut: Pertama; Implementasi rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPW PPP Jatim telah sesuai dengan amanat dari pasal 7 point (e) undang-undang Nomor 31 tahun 2002 dan UU No. 12 Tahun 2003 tentang persyaratan calon anggota legislatif. Mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif yang ada di DPW PPP Jatim Adalah tidak hanya berdasar basis dukungan saja, tetapi juga memperhatikan dari segi jenjang pendidikan, kualitas intelektual maupun emosional, dan pemah menempuh kaderisasi yang ada di partai. Kedua, Pandangan fikih siyasah terhadap rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim adalah bahwa sudah terpenuhinya unsur-unsur yang sesuai syariat Islam yaitu, bisa bersikap dengan adil, ilmu yang mampu membuatnya untuk berijtihad, dan sikap bijaksana dalam menghadapi persoalan.