Studi analisis siyasah syari’ah terhadap pungutan dana karma tamiu bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung Bali

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hasan, Hasan (2009) Studi analisis siyasah syari’ah terhadap pungutan dana karma tamiu bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung Bali. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Hasan_C33205005.pdf
Download (1MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/29202

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif dengan mengamhil keautentikan data di lapangan tentang "Studi Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Pungutan Dana Krama Tamiu Bagi Penduduk Pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung Bali", Skripsi ini bertujuan menjawab: 1) Bagaimana penerapan dan implikasi pungutan dana krama tamiu bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali? 2). Bagaimana analisis Siyasah Syar'iyah terhadap penerapan pungutan dana krama tamiu bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali?. Data penelitian lapangan ini dihimpun melalui wawancara dan disertakan dengan kajian tek (tex reading) serta dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali dikenai pungutan dana krama tamiu oleh Banjar Adat/Desa Pakraman yang besamya ditentukan oleh masing-masing Banjar Adat/Desa Pakraman. Proses penarikan pungutan dana krama tamiu dilakukan setiap bulan oleh petugas keamanan Banjar Adat/Desa Pakraman yaitu pecalang. Sedangkan hak-hak yang hisa didapatkan oleh mereka adalah jaminan keamanan, pelayanan kesehatan, pengayoman dari bencana, dan penggunaan fasilitas Banjar Adat. Namun, jaminan keamanan tidak serta merta dapat dirasakan oleh semua penduduk pendatang. Dalam konsep Siyasah Syar'iyah tidak dikenal adanya pungutan dana krama tamiu. Akan tetapi dalam sejarah pemerintahan islam sudah mengenal konsep jizyah, pungutan yang diambil dari ahl al-Zimmah sebagai jaminan atas keamanan mereka, sehagaimana disehutkan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat29. Seeara substansial pungutan dana krama tamiu dengan jizyah memang berbeda, namun ada beberapa kesamaan yang bisa dilihat, terutama dari hak-hak yang diberikan kepada mereka. Dengan demikian, maka penarikan dana krama tamiu tersebut bisa dibenarkan karena tidak jauh berbeda dengan konsep jizyah dalam islam. Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran kepada Banjar Adat/Desa Pakraman agar lehih terbuka dan mengajak: penduduk pendatang bermusyawarah berkenaan dengan keberadaan mereka. Pemerintah juga hendaknya ikut serta berperan aktif dalam memantau dan mengawasi keberadaan penduduk pendatang sehingga antara krama banjar dengan krama tamiu tetap terjalin hubungan silaturahmi yang baik dalam rangka mencapai tri hita karana di Kecamatan Klungkung khususnya dan Bali pada umumnya.