Analisis hukum Islam terhadap praktik pemotongan upah untuk Asuransi Syariah dan BPJS Kesehatan karyawan swasta di PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Andriani, Nurmalia (2019) Analisis hukum Islam terhadap praktik pemotongan upah untuk Asuransi Syariah dan BPJS Kesehatan karyawan swasta di PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Noermalia Andriani_C32212088.pdf
Download (4MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimanakah praktik pemotongan upah untuk asuransi syariah dan BPJS Kesehatan karyawan swasta di PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya dan 2) Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap praktik pemotongan upah untuk asuransi syariah dan BPJS Kesehatan karyawan swasta di PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya. Berkenaan dengan permasalahan – permasalahan tersebut, maka penelitian yang dilakukan di sini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena data yang dikemukakan bukan data angka. Dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analitis pola pikir induktif, yaitu mengemukakan data yang besifat khusus mengenai pemotongan upah asuransi syariah dan BPJS kesehatan bagi karyawan swasta. Kemudian dianalisis dengan paparan yang bersifat umum sesuai dengan hukum Islam. Dalam praktik pemotongan upah untuk asuransi syariah dan BPJS Kesehatan ini tidak ada perjanjian atau kontrak di awal kerja. Pembayaran upah ditetapkan tanggal 25 namun jika bertepatan dengan hari minggu maka upah pembayaran upah di tangguhkan atau di mundurkan. Terdapat pemotongan upah untuk asuransi syariah dan BPJS Kesehatan yang tidak ada pemberitahuan sebelumnya dan tidak diketahui besaran upah yang dipotong untuk membayar asuransi dan BPJS kesehatan tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik pemotongan upah untuk asuransi syariah dan BPJS harus didasari dengan adanya kerelaan atas kedua pihak yang berakad. Sebuah perusahaan harus menerapkan asas keadilan bahwa tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh. Meniadakan unsur gharar (Adanya unsur eksplotasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan). Pemberi kerja wajib dan boleh memotong upah untuk BPJS Kesehatan dikarenakan perundang – undangan, pemotongan upah untuk asuransi harus ada surat kuasa dari pekerja untuk mengambil iuran dari upahnya. Adapun saran yang disampaikan penulis antara lain, hendaknya bagi perusahaan hendaknya membuat perjanjian atau kontrak kerja agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. Dan untuk karyawan setelah dinyatakan diterima kerja, menanyakan perjanjian kerja, hak dan kewajibannya sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Apabila terjadi pemotongan upah yang tidak ada keterangannya harap menanyakan ke bagian keuangan terkait kegunaan pemotongan tersebut. Agar tidak ada prasangka buruk antara pemberi kerja.