Analisis yuridis terhadap penetapan Wali Mafqud tanpa melalui putusan pengadilan di KUA Kabupaten Ngawi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Widyawati, Vera (2019) Analisis yuridis terhadap penetapan Wali Mafqud tanpa melalui putusan pengadilan di KUA Kabupaten Ngawi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Vera Widyawati_C91214118.pdf
Download (4MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Wali Mafqud tanpa Melalui Putusan Pengadilan di KUA Kabupaten Ngawi, bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: Bagaimana Proses Penetapan Wali Mafqud di KUA Kabupaten Ngawi? dan Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Wali Mafqud Tanpa Melalui Putusan Pengadilan di KUA Kabupaten Ngawi? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang dilakukan dengan teknik wawancara dengan Kepala KUA Kabupaten Ngawi dan membaca serta mengkaji dokumen terkait pernikahan yang walinya mafqud. Setelah itu, semua dokumen yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu dari teori tentang wali hakim dan penetapannya menurut hukum positif, kemudian dilihat data tentang wali hakim karena mafqud di KUA Kabupaten Ngawi, dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian terhadap penetapan wali mafqud tanpa melalui putusan Pengadilan adalah: pertama, proses penetapan wali mafqud yang terjadi di KUA Kabupaten Ngawi khususnya di KUA Kendal, KUA Sine, KUA Jogorogo, KUA Paron dilakukan dengan syarat membawa surat pernyataan wali mafqu>d dari calon pengantin yang diketahui oleh Kepala Desa setempat serta menghadirkan saksi ke KUA untuk memberikan keterangan tentang wali tersebut; kedua, penetapan wali mafqu>d tanpa melalui putusan Pengadilan yang terjadi di KUA Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 ayat (5) PMA No. 19 Tahun 2018. Akan tetapi, apabila penetapan wali mafqu>d dikaitkan dengan pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka tidak selaras, karena Undang-Undang tersebut tidak mengatur tentang wali nikah, tetapi mengatur tentang orang hilang dalam hal pencatatan kependudukan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: pertama, kepada Kemenag supaya mempertimbangkan terkait dengan penetapan wali karena alasan walinya maqfu>d untuk selanjutnya akan lebih baik jika diproses melalui penetapan Pengadilan demi keabsahan dan kemas}lah}atan dalam perkawinan; kedua, KUA dapat mempertimbangkan apabila terdapat kejanggalan dalam pemeriksaan perkawinan karena alasan walinya mafqud, untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan demi mencegah adanya manipulasi data.