Analisis yuridis terhadap pembatalan perkawinan PNS yang diajukan oleh Kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena pernikahan palsu yang direncanakan: studi Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Duhat, Fa'idh (2019) Analisis yuridis terhadap pembatalan perkawinan PNS yang diajukan oleh Kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena pernikahan palsu yang direncanakan: studi Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Fa'idh Duhat_C71214075.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan PNS yang Diajukan Oleh Kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena Pernikahan Palsu yang Direncanakan (Studi Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw).” ini merupakan hasil penelitian perpustakaan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan : Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso (putusan perkara No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw). Bagaimana analisis yuridis terhadap pembatalan perkawinan yang diajukan oleh kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso (putusan perkara No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw). Dari rumusan masalah di atas teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Selanjutnya data tersebut dianalisis penulis menggunakan metode diskriptif analisis. Metode deskriptif analisis ini menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu proses pembahasan yang berasal dari ketentuan yang bersifat mengarah pada proses berpikir yang bertolak dari suatu proposisi baru yang membentuk suatu kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw terhadap pembatalan perkawinan PNS yang diajukan oleh kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena pernikahan palsu yang direncanakan adalah kurang tepat. Dalam perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa kedua termohon telah merencanakan pemalsuan identitas status perkawinan, sehingga perkawinan tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam untuk melakukan pembatalan pernikahan. Seharusnya dalam putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw majelis hakim menggunakan Pasal 22 karena dalam pasal tersebut menjelaskan perkawinan dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. Kesimpulan dari penelitian ini menyarankan kepada majelis hakim lebih teliti dalam menggunakan pasal dalam memutuskan suatu perkara, dan juga kepada kepala KUA agar lebih cermat dalam mengamati berkas pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama.