Tinjauan nasakh terhadap penerapan asas Lex Posterior Derogat legi Priori dalam putusan pengadilan negeri Blora nomor: 168/PID.SUS/2017/PN.BLA. Tentang illegal logging

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jakfar, Jakfar (2019) Tinjauan nasakh terhadap penerapan asas Lex Posterior Derogat legi Priori dalam putusan pengadilan negeri Blora nomor: 168/PID.SUS/2017/PN.BLA. Tentang illegal logging. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Jakfar_C73214049.pdf
Download (2MB)

Abstract

Hasil penelitian menyimpulkan pertama, bahwa ada kesesuaian antara nasakh dengan asas lex posterior derogat legi priori yang mana asas hukum lex posterior derogat legi priori di dalam literatur hukum Islam biasa disebut dengan nasakh atau na>sikh mansu>kh. Hal ini terlihat dari adanya kesesuaian atau kesamaan mulai dari segi unsur pengertian dan beberapa prinsip nasakh dengan asas lex posterior derogat legi priori, antara lain na>sikh harus lebih kuat atau sama kekuatannya dengan mansu>kh yang berarti aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi hirarkinya dari aturan hukum yang lama. Kemudian kesamaan antara tidak di nyatakannya secara langsung dan dinyatakannya secara langsung atau jelas adanya asas lex posterior derogat legi lex priori dalam aturan hukum terbaru, yang dalam nasakh ini disebut nasakh d{imni< (tidak jelas) dan nasakh s}ari>h (jelas). Kedua, hakim dalam putusannya terlihat sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa pasal yang diterapkan olehnya telah dicabut dan telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh peraturan baru yang mengatur materi sama yang telah berlaku positif sehingga mengabaikan asas lex posterior derogat legi priori. Yang kemudian jika ditinjau dari segi nasakh pengabaian terhadap asas lex posterior derogat legi priori di atas secara tidak langsung juga mengabaikan nilai-nilai dan prinsip nasikh mansukh (nasakh). Dari uraian di atas diharapkan bahwa para aparat penegak hukum (hakim) senantiasa menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat dan asas-asas yang berlaku dalam perundang-undangan. Sehingga keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat tetap terjunjung tinggi.