Kedudukan barang bukti sebagai penguat putusan hakim dalam kajian hukum acara pidana islam (Studi Putusan Nomor 673/PID.Sus/2015/PN SDA)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Achmadi, Rizqi Zam Zam (2019) Kedudukan barang bukti sebagai penguat putusan hakim dalam kajian hukum acara pidana islam (Studi Putusan Nomor 673/PID.Sus/2015/PN SDA). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Rizqi Zam Zam C73214063.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul Kedudukan Barang Bukti Sebagai Penguat Putusan Hakim Dalam Kajian Hukum Acara Pidana Islam Studi Putusan Nomor (673/PID.Sus/2015/PN SDA)” bagaimana hakim menjadikan barang bukti sebagai penguat menjatuhkan putusan pada perkara nomor 673/PID.Sus/2015/PN SDA, dan bagaimana analisis hukum acara pidana Islam terhadap kedudukan barang bukti dalam penjatuhan putusan nomor 673/PID.Sus/2015/PN.SDA?.Ini adalah penelitian pustaka (library reseach). Data). yang didapatkan dianalisis dengan pendekatan induktif. Yaitu data tentang studi putusan tentang Kedudukan Barang Bukti Sebagai Penguat Putusan Hakim Dan Dianalisis Dalam Kajian Hukum Acara Pidana Islam.Hasil penelitian merumuskan bahwa kedudukan barang bukti satu sak hasil limbah B3 dalam putusan Nomor 673/PID.Sus/2015/PN SDA. Bukan termasuk alat bukti yang sah dalam KUHAP namun barang bukti satu sak hasil limbah B3 dapat menjadi alat bukti tambahan yang sah. Alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam suatu perkara pidana. Dengan adanya Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Undang-Undang Tentang Pemeliharaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pasal 59 jo 103 hal ini sebagai petunjuk dan penguat keyakinan hakim dengan syarat harus terlebih dahulu terdapat setidaknya ada dua alat bukti yang sah lainnya. Dalam hukum Islam kekuatan barang bukti satu sak hasil limbah B3 bisa sebagai alat bukti Qar>inah. Qar>inah dalam islam tersebut sebagai petunjuk atau tanda-tanda yang bisa mengarahkan ke jalan kebenaran, Qa>di> akan mencermati bukti dan tanda-tanda tersebut untuk memutuskan perkara, sehingga Qa>di> dapat menyimpulkan sesuai dengan keyakinnya serta peraturan yang mengaturnya.Kepada instansi pendidikan hukum perlu disadari keadaan kemajuan zaman dapat mengubah atau menambah suatu aturan yang ada. Dan kepada praktisi dan instansi hukum maupun para legistator untuk merumuskan aturan-aturan yang yang baru dengan memasukkan barang bukti hasil dari limbah itu adalah sebagai alat bukti yang sah dan dapat setara dengan alat bukti dalam KUHAP, hal ini berguna untuk menutup cela hukum yang masih kosong demi tegaknya keadilan hukum di Negara Republik Indonesia.