Analisis Maslahah Mursalah terhadap sidang pra nikah di lingkungan POLRI: studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.9 Tahun 2010

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rohman, Khabibur (2019) Analisis Maslahah Mursalah terhadap sidang pra nikah di lingkungan POLRI: studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.9 Tahun 2010. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Khabibur Rohman_C01214009.pdf
Download (13MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan yakni 1) bagaimana analisis sidang pembinaan pra nikah anggota POLRI dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 dan 2) bagaimana analisis Maṣlaḥah mursalah terhadap sidang pembinaan pra nikah anggota POLRI. Data penelitian dihimpun menggunakan metode telaah pustaka untuk menemukan dan memahami fenomena-fenomena yang ada pada runtutan acara sidang pembinaan pra nikah yang termaktub dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 serta buku Panduan Sidang Pembinaan Pranikah di lingkungan POLRI. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan kajian pustaka (Library research) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif – analitik. Hasil dari penelitian ini yakni sidang pembinaan pra nikah adalah sidang yang dilaksanakan oleh lembaga kepolisian kepada anggotanya yang akan melangsungkan perkawinan yang berisi tiga tahapan. Tahap awal yakni tahap dalam mempersiapkan berkas sebagaimana yang dibutuhkan. Pada tahap awal ini, kesiapan berkas surat-menyurat digunakan untuk mengetahui asal-usul dari calon mempelai laki-laki/perempuan. Hal ini dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga serta institusi terkait agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Kemudian tahap pelaksanaan yakni tahap pemberian materi regulasi, pembinaan Itwasun, materi bhayangkari dan materi kerohanian. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling penting bagi kedua calon mempelai untuk menjalankan rumah tangga dikarenakan pemberian materi ini memiliki kemanfaatan masing-masing yakni materi regulasi memberikan informasi tugas pokok pegawai negeri anggota POLRI, materi Itwasun menyajikan informasi kode etik dan pengaduan, materi bhayangkari memberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang bhayangkari serta membentuk kemandirian ketika istri ditinggal suami dinas di luar, kemudian materi kerohanian memberikan pembinaan tentang hakikat membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah. Dan tahap akhir dari sidang pra nikah yakni penandatanganan berita acara serta pemrosesan Surat Izin Kawin yang selanjutnya kedua calon mempelai bisa melakukan pernikahan di KUA setempat. Kemudian analisis sidang pembinaan pra nikah ini termasuk dalam al- Maṣlaḥah tingkatan Tahsiniyya. Sehingga berdasarkan al- Maṣlaḥah al-Mursalah, sidang bimbingan pra nikah di lembaga POLRI sangat dianjurkan bagi seluruh PNS anggota POLRI yang akan melaksanakan perkawinan dan sesuai dengan hukum yang ada baik hukum Islam maupun hukum positif dikarenakan memberikan kemanfaatan bagi seluruh PNS anggota POLRI. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada segenap anggota POLRI dalam menentukan calon istri, hendaknya memilih pasangan yang sama keyakinanya, hal ini untuk memudahkan dalam menangani terselenggaranya sidang pembinaan pra nikah serta terwujudnya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.