Analisis hukum Islam terhadap sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mufidaroin, Mufidaroin (2019) Analisis hukum Islam terhadap sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mufidaroin_C72214089.pdf
Download (97MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Ayam Broiler Di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dan analisis hukum Islam terhadap praktek sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Peneltian ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan terlebih dahulu landasan teori tentang akad shirkah untuk menganalis fakta empiris terkait sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama: Praktek kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan merupakan kemitraan inti plasma dimana perusahaan sebagai inti dan peternak sebagai plasama. Perusahaan sebagai inti menyediakan sarana produksi berupa DOC, pakan, obat-obatan serta memberikan pembinaan teknis dan management kepada peternak, sedangkan plasma menyediakan kandang, tenaga kerja dan peralatan kandang lainnya yang dibutuhkan. Plasma memperoleh keuntungan dari segi permodalan sedangkan inti diuntungkan karena dapat memasarkan hasil panen. Kedua: praktek kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan tidak sesuai dengan shirkah karena hasil diberikan sebelum keuntungan nyata diperoleh dan adanya ketidakjelasan keuntungan/kerugian yang diperoleh oleh perusahaan.Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada perusahaan (inti) hendaknya membuat kontrak perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah serta melibatkan peternak dalam membuat perjanjian agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.