This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Amalia, Renata (2015) TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UU NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (256kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (256kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (204kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (279kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (311kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (313kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (204kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (138kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (168kB) | Preview |
Abstract
Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Merupakan hasil kajian teoritis terhadap bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian ditinjau dari hukum pidana Islam. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah yaitu 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut UU No 8 Tahun 2010?, 2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut UU No 8 Tahun 2010?
Penelitian ini, menggunakan metode deskriptif. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan pola pikir deduktif yaitu data-data yang diperoleh secara umum kemudian dianalisis secara khusus. Setelah dilakukan penelitian secara komprehensif, ditemukan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku terhadap pelaku pidana perorangan, tapi dalam UU No. 8 Tahun 2010 juga diatur pertanggungjawaban korporasi. Dalam Pasal 6 UU No. 8 tahun 2010 menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4,dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Hukum Islam juga mengenal adanya badan hukum atau korporasi, hal ini dibuktikan dengan para fuqaha yang mengenalkan baitul mal (perbendaharaan negara) sebagai badan hukum (hay'atu qanuniyyatun).Badan hukum ini mempunyai hak dan dapat melakukan tindakan hukum tetapi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban karena tidak memiliki pengetahuan dan pilihan. Sehingga apabila badan hukum melakukan suatu tindak pidana maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah pengurus atau pengelola badan hukum tersebut, tetapi ada pula hukuman bagi badan hukum, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, penggusuran dan penyitaan. Hanya yang membedakan antara korporasi pada zaman Islam dahulu dengan zaman sekarang adalah adanya sistem registrasi atau bisa dikatakan bahwa jika suatu perkumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir diakui sebagai badan hukum jika ia mempunyai akte pendirian badan hukum.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, diharapkan kasus–kasus tindak pidana pencucian yang melibatkan korporasi dapat segera terselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Serta anggaran untuk mensejahterahkan rakyat dapat digunakan sebagaimana mestinya, bukan untuk dinikmati oleh segelintir orang saja.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Siti Dalilah Candrawati | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Hukum > Hukum Pidana Islam | ||||||
| Keywords: | Korporasi; Pencucian uang | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah | ||||||
| Depositing User: | Editor : Yuhyil Ayda------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 28 Dec 2015 02:38 | ||||||
| Last Modified: | 28 Dec 2015 02:38 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/3043 |
Actions (login required)
 |
View Item |
