Studi Analisis Hukum Positif Dan Fiqih Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 Tentang Judicial Review Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahma, Nuryani (2019) Studi Analisis Hukum Positif Dan Fiqih Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 Tentang Judicial Review Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nuryani Rahma_C95215099.pdf
Download (1MB)

Abstract

Data penelitian dikumpulkan dengan studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif serta disajikan dalam bentuk deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang membahas mengenai pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, putusan Mahkamah agung membatalkan ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) pasal 11 ayat (1) huruf d dan pakta integritas B.3 pada frasa “korupsi” peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 karena dinilai bertentangan dengan undang-undang. Pembatalan mengakibatkan ketentuan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kedua, berdasarkan hukum positif di Indonesia rumusan peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tersebut diatas pada frasa “korupsi” tidak sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi dalam pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilu. Rumusan dalam Peraturan KPU memiliki semangat yang sesuai dengan persyaratan menjadi Ahl Al¬ḥalli Wa al¬`Aqd yang di kehendaki dalam fiqih siyāsah. Namun Indonesia merupakan negara hukum yaitu negara yang berlandasakan kepada hukum (hukum positif). Maka putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang sudah selayaknya diberlakukan. Sejalan dengan kesimpulan diatas agar terciptanya pemilihan umum yang dikehendaki maka sudah sepatutnya lembaga pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi terhadap undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 240 ayat (1) dengan memberikan kejelasan narapidana yang dimaksudkan. Selain itu dalam undnag-undang tersebut pula perlu mencantumkan syarat bagi bakal calon pejabat penyelenggara negara bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme khususnya kepada bakal calon wakil rakyat.