Analisis Maslahah Mursalah terhadap sidang Isbat Nikah Terpadu oleh Pengadilan Agama Sampang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Al Haq, Mu'tashim (2019) Analisis Maslahah Mursalah terhadap sidang Isbat Nikah Terpadu oleh Pengadilan Agama Sampang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mu'tashim Al Haq_C71214052.pdf
Download (5MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan obyek penelitian dengan judul Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Sidang Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana prosedur Isbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Sampang dan 2) Bagaimana Analisis Maslahah Mursalah terhadap sidang Isbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Sampang. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang Maslahah Mursalah dalam Isbat nikah terpadu. Selanjutnya data tersebut diolah dengan cara editing, organizing dan kemudian dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan teknik deskriptif kualitatif. Selain itu, penulis menggunakan pola pikir induktif untuk memperjelas kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan sidang isbat terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sampang telah diatur dengan peraturan yang berlaku yang diatur dalam pasal 11 Perma nomor 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Sidang Isbat nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sampang Jika dilihat dari Maslahahnya maka Isbat nikah terpadu termasuk dalam Maslahah Hajiyat karena jika Pencatatan perkawinannya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka Untuk lembaga yang bersangkutan dalam pencatatan yakni dalam hal buku nikah oleh KUA, sedang AKTA kelahiran oleh pencatatan sipil agar mensosialsasikan urgensi pencatatan perkawinan lebih masif. Dan untuk masyarakat agar dalam melaksanakan sebuah perkawinan agar langsung di KUA, agar mendapatkan buku nikah dan terlindungi hak-haknya.