Analisis hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 terhadap pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ratningsih, Fatwa Putri (2019) Analisis hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 terhadap pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Fatwa Putri Ratningsih_C92215156.pdf
Download (2MB)

Abstract

Kabupaten sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Indonesia dengan jumlah industri manufaktur tingkat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terbanyak, serta telah menjadi kampung-kampung usaha yang menopang kehidupan masyarakat. Salah satu kampung usaha di kabupaten Sidoarjo yang merupakan sentra industri alas kaki sandal dan sepatu terletak di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dalam transaksi pembayaran pemesanan alas kaki, sentra industri ini terbiasa menggunakan salah satu produk perbankan biyet giro dan telah menjadi kuktur di masyarakat. Tingkat penggunaan bilyet giro sebagai alat transaksi pembayaran mencapai 95%. Namun tingginya tingkat penggunaan ini tidak diimbangi dengan wawasan pengrajin terkait Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro yang mengatur penggunaan bilyet giro. Pengrajin mencairkan bilyet tersebut bukan kepada Bank, namun kepada beberapa pihak yang menyediakan jasa pencairan bilyet giro yang menamakan dirinya sebagai perantara pencairan. Sehingga hal ini mengakibatkan banyaknya pelanggaran peraturan tersebut, serta dinilai tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat unsur riba dan zalim kepada pengarajin.