This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Pramugarini, Yushinta (2015) ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAK RESTITUSI KORBAN : STUDI PUTUSAN NO. 10/Pid.B/2013/PN.Bwi TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (379kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (277kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (304kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (812kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (742kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (401kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (793kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (203kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (308kB) | Preview |
Abstract
Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan No. 10/Pid.B/2013/PN.Bwi tentang tindak pidana perdagangan orang) adalah hasil penelitian kepustakaan dengan analisis dokumen untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 10/Pid.B/2013/PN.Bwi tentang sanksi pidana perdagangan orang dan bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hak Restitusi Korban.
Data dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks, yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahap yaitu Editing yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh. Organizing yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh, dan Analyzing yaitu menganalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu data – data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus yakni terkait gambaran umum tentang Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, pertimbangan hakim yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Banyuwangi Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 11 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menyatakan terdakwa ERNAWATI Als. BU SU Als. ERNA Binti BADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERDAGANGAN ORANG". Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Sanksi terhadap pelaku perdagangan orang menurut hukum pidana Islam berupa hukuman ta’zir, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam al-Quran dan Hadis. Mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada ijtihat hakim atau imam yang berwenang. Macam hukuman ta’zir dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan dan ancaman.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang tidak diperbolehkan di Indonesia ini, karena meresahkan masyarakat. Oleh karena itu perlu ketegasan hukuman bagi yang melanggar agar dapat membuat efek jera bagi pelaku perdagangan orang.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Syamsuri | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Hukum > Hukum Pidana Islam | ||||||
| Keywords: | Hak Restitusi; Perdagangan Orang; Korban | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah | ||||||
| Depositing User: | Editor : Yuhyil Ayda------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 28 Dec 2015 06:59 | ||||||
| Last Modified: | 28 Dec 2015 06:59 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/3045 |
Actions (login required)
 |
View Item |
