Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina ;studi putusan nomor: 114/pid.sus/2017/pn.dmk

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fajar, Moh. Ibnu (2019) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina ;studi putusan nomor: 114/pid.sus/2017/pn.dmk. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Moh. Ibnu Fajar_C03215021.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang sanksi tindak pidana pembeli narkotika golongan I jenis metamfetamina dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang sanksi tindak pidana membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina. Data penelitian dihimpun melalui dokumen yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berdasarkan norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang tindak pidana membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina yang didasarkan pada pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009, yakni menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dalam hal ini hakim memutus pidana denda melanggar ketentuan batas minimum denda yang seharusnya Rp. 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah) tanpa disertai alasan yang jelas, padahal dari fakta-fakta hukum di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Kedua, hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidak sesuai dengan konsep ta’zi>r, karena dalam ta’zi>r hukuman didasarkan pada sumber-sumber syara’ yang salah satunya bersumber dari Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, namun dalam penerapannya hakim telah melanggar batas minimum denda dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada para penegak hukum hendaknya lebih aktif dan tegas dalam memberantas tindak pidana narkotika dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 serta memberikan alasan yang jelas dalam pertimbangan hukumnya untuk memberikan keadilan dan pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika.