Pertimbangan hukum Jaksa Agung pada Diskresi Deponering kasus pidana Abraham Samad dalam kajian Hukum Pidana Islam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Anugrah, Firdanang Bagus (2019) Pertimbangan hukum Jaksa Agung pada Diskresi Deponering kasus pidana Abraham Samad dalam kajian Hukum Pidana Islam. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Firdanang Bagus Anugrah_C73212076.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Pada Diskresi Deponering Kasus Pidana Abraham Samad Dalam Kajian Hukum Pidana Islam” adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Abraham Samad dan bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Abraham Samad dalam kajian hukum pidana Islam. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Kemudian data yang dihimpun dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan menggambarkan keadaan obyek lalu disusun, dijelaskan, dianalisis dan diinterpretasikan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang umum menuju ke hal yang khusus. Dalam penelitian ini memaparkan teori alasan pengampunan dalam hukum pidana Islam untuk menganalisis terhadap pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Abraham Samad. Hasil penelitian menyimpulkan, terdapat tiga alasan yang menjadi pertimbangan hukum Jaksa Agung dalam perkara tersebut yaitu, pertama terkait alasan filosofis, kedua terkait alasan sosiologis, dan yang ketiga terkait alasan yuridis. Kemudian dalam pandangan hukum pidana Islam pengesampingan perkara dapat dilakukan dengan catatan terdapat pertimbangan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Akan tetapi dalam kasus pidana tersebut, deponering tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada urgensinya demi kamaslahatan umat. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan adanya pembaharuan undang-undang tentang kewenangan Jaksa Agung dalam pengesampingan perkara, serta peningkatan profesionalitas di tubuh lembaga-lembaga yuridis Indonesia.