Tinjauan Al Maslahah Al Mursalah terhadap penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain: studi kasus di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mahmudah, Afif Hidayatul (2019) Tinjauan Al Maslahah Al Mursalah terhadap penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain: studi kasus di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Masters thesis, UIN Sunan Ampel surabaya.

Text
Afif Hidayatul Mahmudah_C91215092.pdf
Download (4MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang terjadi di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam menolak rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain Dari sini munculah rumusan masalah sebagaimana berikut: 1) Bagaimana dasar pertimbangan penolakan rencana perkawinan oleh wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain di Desa Bulus yang dikonsultasikan dengan PPN KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana tinjauan al-mas}lah}ah al-mursalah terhadap penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung? Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi, dianalisis dengan teknik deskriptif, dengan pola pikir deduktif. Data juga dianalisis dengan menggunakan teori-teori umum al-mas}lah}ah al-mursalah terkait penolakan permasalahan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain. Hasil penelitian dasar pertimbangan Perangkat Desa Bulus yang dikonsultasikan dengan PPN KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam menolak rencana perkawinan tersebut berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini t\\erdapat pada pasal 53, pasal 99, pasal 40 poin b. Perlu dipahami bahwa masa iddah berlaku bagi seseorang yang sudah menikah secara sah. Selama tidak terjadi sebuah perkawinan yang sah, maka masa iddah tidak diberlakukan untuk dirinya. Selanjutnya tinjauan al-mas}lah}ah al-mursalah terhadap penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain mengacu pada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i yang memperbolehkan mengawini perempuan zina tanpa menunggu masa habis iddahnya. Menurut Imam Syafi’i setelah akad nikah boleh melakukan hubungan suami istri, karena tidak mungkin akan terjadi percampuran antara sperma laki-laki yang menzinahinya dengan sperma laki-laki yang menikahinya. Hadirnya laki-laki lain menikahi wanita korban pemerkosaan merupakan solusi yang terbaik untuk memberikan semangat hidup untuk hidup korban. Di sinilah perlu sebuah pembaruan hukum bagi wanita hamil korban pemerkosaan. Berdasarkan uraian di atas diharapkan adanya pembaharuan hukum untuk memberikan perlindungan hukum secara khusus atas hak-hak, keadilan, dan nama baik bagi wanita hamil korban pemerkosaan karena KHI belum bisa menyelesaikan permasalahan yang demikian. Dalam menerapkan KHI juga harus lebih fleksibel, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami, apalagi di sini sebagai korban.